3.804 rumah warga Kepri dibedah tahun ini melalui program BSPS

Jumat, 2 Oktober 2026 19:57 WIB

Foto dari udara, kawasan permukiman padat penduduk di Kota Lama, Kota Tanjungpinang, Kepri. ANTARA/HO-Diskominfo Kepri

Tanjungpinang (ANTARA) - Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau (Pemprov Kepri) menyebut program bedah rumah melalui Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) dari Pemerintah Pusat tidak hanya menyentuh kebutuhan hunian, tapi ikut menciptakan aktivitas ekonomi baru.

Gubernur Kepri Ansar Ahmad di Tanjungpinang, Jumat, mengatakan, tahun ini sebanyak 3.804 unit rumah masyarakat setempat sudah masuk dalam program bedah BSPS, dengan melibatkan 7.608 tukang dan 154 tenaga pendamping di dalam pelaksanaannya.

Perputaran ekonomi juga bergerak melalui kebutuhan material pembangunan, mulai dari semen, cat, keramik hingga berbagai bahan konstruksi lainnya.

"Dengan demikian, program perumahan turut membuka ruang bagi masyarakat untuk mendapatkan manfaat ekonomi di tingkat lokal," kata Gubernur Ansar.

Namun demikian, kata Ansar, karakteristik Kepri sebagai daerah kepulauan membuat pelaksanaan program perumahan memiliki tantangan tersendiri. Salah satunya mobilisasi tenaga dan material menuju pulau-pulau kecil yang belum memiliki rute transportasi reguler.

Pihaknya terus berkoordinasi dengan Pemerintah Pusat guna mempercepat realisasi bedah rumah mengingat musim hujan mulai memasuki sejumlah wilayah pada November.

"Pekerjaan yang menjadi bagian penting dari pembangunan rumah didorong untuk segera dituntaskan dengan target penyelesaian fisik pada 31 Desember 2026," ungkap Ansar.

Gubernur Ansar memaparkan kebutuhan rumah baru di Kepri masih cukup besar. Sekitar 157.570 keluarga tercatat belum memiliki rumah, sehingga keberlanjutan program rumah subsidi menjadi salah satu bagian penting dalam memenuhi kebutuhan tersebut.

Untuk 2026, lanjutnya, Kepri mendapatkan kuota 3.458 unit rumah subsidi. Hingga akhir September, sebanyak 3.240 unit atau 93 persen telah terealisasi.

Capaian tersebut terutama ditopang empat wilayah, yakni Kota Batam, Kabupaten Bintan, Kabupaten Karimun, dan Kota Tanjungpinang.

Tingginya realisasi juga membuka peluang bagi Kepri untuk mendapatkan tambahan kuota sekitar 3.000 hingga 5.000 unit sesuai kebutuhan daerah.

Bagi masyarakat berpenghasilan rendah, rumah subsidi memberikan sejumlah kemudahan. Di antaranya uang muka 1 persen, lalu bunga flat 5 persen hingga lunas, pembebasan BPHTB dan PBG, serta perlindungan asuransi jiwa dan kebakaran.

Selanjutnya, Pemprov Kepri turut mendorong agar sektor usaha yang menopang pembangunan perumahan ikut tumbuh melalui kredit usaha rakyat (KUR) perumahan.

Program ini menyasar pelaku UMKM sektor konstruksi dan perumahan, mulai dari kontraktor, pengembang hingga toko bangunan. Pembiayaan dapat mencapai Rp20 miliar dengan dukungan subsidi bunga, sementara pinjaman di bawah Rp100 juta dapat diakses tanpa jaminan.

Secara nasional, kuota KUR perumahan ditingkatkan dari Rp36 triliun menjadi Rp50 triliun.

"Kepri diharapkan dapat menyerap sedikitnya Rp1 triliun untuk memperkuat perputaran ekonomi di sektor perumahan," kata Ansar.

Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.