Anggota DPR: Kontrak MBG tingkatkan kelayakan usaha UMKM di NTB

"Jika rantai pasok dikuasai pelaku usaha NTB, maka uang tidak langsung keluar daerah. Efeknya bisa berputar tiga sampai empat kali dan menciptakan kekayaan baru bagi masyarakat,"

Mataram (ANTARA) - Anggota Komisi XI DPR RI Kamrussamad menilai program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang digagas pemerintah pusat mampu meningkatkan kelayakan usaha di bidang pangan di wilayah Nusa Tenggara Barat (NTB).

"MBG harus dipandang sebagai mesin ekonomi. Jika dikelola dengan benar, program itu bisa menjadi penggerak ekonomi lokal yang melahirkan pengusaha-pengusaha baru dari daerah," ujar dia dalam pernyataan di Mataram, Senin.

Kamrussamad mengatakan selama ini banyak UMKM pangan menghadapi persoalan utama berupa ketidakpastian pasar. Program MBG mengubah kondisi tersebut karena menghadirkan permintaan yang stabil dalam jangka panjang.

Menurut dia, kepastian kontrak usaha memungkinkan pelaku UMKM melakukan ekspansi produksi dan meningkatkan kapasitas usaha sekaligus memperkuat akses terhadap kredit perbankan.

Setiap rupiah anggaran yang masuk ke NTB melalui program MBG harus mampu berputar di dalam daerah selama mungkin sebelum keluar. Pelaku usaha lokal perlu mengambil peran dominan dalam rantai pasok pangan, mulai dari produksi bahan baku, distribusi, hingga pengelolaan dapur terpusat.

"Jika rantai pasok dikuasai pelaku usaha NTB, maka uang tidak langsung keluar daerah. Efeknya bisa berputar tiga sampai empat kali dan menciptakan kekayaan baru bagi masyarakat," kata Kamrussamad.

Ketua Umum Badan Pengurus Wilayah Himpunan Pengusaha Korps Alumni (Hipka) Himpunan Mahasiswa Islam tersebut menyampaikan bahwa MBG adalah instrumen fiskal yang mampu mendorong pertumbuhan ekonomi daerah apabila rantai pasoknya dikuasai pelaku usaha lokal.

Dana APBN yang mengalir melalui dapur penyedia makanan lantas diteruskan kepada petani sayuran, peternak sapi, produsen telur, pelaku logistik, hingga tenaga kerja di sektor pengolahan pangan.

Per 31 Mei 2026, Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan (Kanwil DJPb) Provinsi NTB mencatat pemerintah pusat telah mengucurkan APBN untuk mendukung program prioritas nasional Makan Bergizi Gratis bagi 1,89 juta penerima manfaat dengan realisasi belanja mencapai Rp2,02 triliun.

Pelaku Usaha MBG Ahmad Tantawi mengingatkan perlunya kepastian regulasi agar dunia usaha semakin tertarik berinvestasi dalam ekosistem MBG.

"Baru kali ini ada program yang sat-set secara langsung ke bawah tanpa alur birokrasi yang jelimet. Uang diarahkan langsung ke bawah tanpa banyak birokrasi," ujar Ahmad.

Rakerwil HIPKA NTB

Sedangkan Forum Bisnis dan Rakerwil HIPKA NTB 2026 yang dipimpin ketuanya Akhmad Roji Sabtu juga menyoroti transformasi fundamental pada lanskap bisnis lokal.

Hadirnya ekosistem MBG mengubah model bisnis konvensional yang fluktuatif menjadi pasar yang pasti dan jangka panjang captive market). Kepastian kontrak kerja harian ini secara otomatis menurunkan profil risiko UMKM di mata perbankan (bankability), sehingga kontrak kerja tersebut dapat dijadikan kolateral resmi untuk memperoleh kredit modal kerja berskala besar.

Guna memenuhi standar operasional yang ketat, Rakerwil memandatkan percepatan digitalisasi total pada rantai pasok.

Operasi tradisional wajib digeser menuju Data-Driven Supply Chain melalui penerapan sistem keterlacakan (traceability system) berbasis waktu nyata (real-time) untuk menjamin mutu bahan baku dari petani lokal. Selain itu, integrasi teknologi Internet of Things (IoT) pada manajemen dapur terpusat diharapkan mampu menekan biaya operasional secara signifikan.

Merespons regulasi dan komitmen eksekusi daerah yang diselaraskan dengan Pemerintah Provinsi NTB di bawah kepemimpinan Gubernur Dr. H. Lalu Muhammad Iqbal, serta validasi akademis dari UIN Mataram yang diwakili oleh Prof. Dr. H. Riduan Mas'ud, HIPKA NTB menetapkan Tiga Pilar Aksi nyata:

Pertama, melakukan konsolidasi data vendor melalui pemetaan cepat kapasitas produksi seluruh anggota HIPKA di sektor pangan dan logistik guna membentuk konsorsium yang siap memenangkan tender skala besar.

Kedua, melakukan negosiasi pembiayaan agregat dengan memanfaatkan jaringan BPP HIPKA dan Komisi XI DPR RI untuk membuka akses kredit lunak perbankan. Ketiga, menyusun Nota Kesepahaman (MoU) kemitraan strategis dengan Pemerintah Provinsi NTB guna memastikan prioritas penyerapan produk-produk lokal dalam ekosistem MBG.

Melalui konsolidasi strategis hulu hingga hilir ini, pengusaha lokal yang tergabung dalam HIPKA NTB optimistis mampu menguasai simpul-simpul kritis rantai pasok pangan, sekaligus mewujudkan kemandirian ekonomi yang berdampak luas bagi kesejahteraan masyarakat Nusa Tenggara Barat.

Berita ini telah tayang di Antaranews.com dengan judul: Anggota DPR: Kontrak MBG tingkatkan kelayakan usaha UMKM di NTB