Anggota DPRD Jatim minta solusi permanen atasi kekeringan - ANTARA News Jawa Timur

Jika di tempat itu masih memungkinkan untuk dilakukan eksplorasi sumur, idealnya memang harus dibangun sumur dan tandon yang besar yang bisa meng-cover seluruh kebutuhan warga.

Surabaya (ANTARA) - Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Jawa Timur, Puguh Wiji Pamungkas, mendorong pemerintah membangun solusi permanen untuk mengatasi kekeringan yang berulang setiap tahun di sejumlah wilayah Kabupaten Malang.

“Ini sebenarnya selaras dengan apa yang saya sampaikan beberapa waktu yang lalu bahwa kekeringan itu merupakan bencana yang selalu terjadi berulang-ulang setiap tahun ketika memasuki musim kemarau,” katanya di Surabaya, Sabtu.

Menurut dia, distribusi air bersih penting untuk memenuhi kebutuhan warga dalam kondisi darurat, tetapi langkah tersebut bersifat kuratif dan belum menyelesaikan persoalan kekeringan yang terus berulang.

Sekretaris Fraksi PKS DPRD Jatim itu. mengatakan pemerintah sebenarnya telah memiliki data mengenai wilayah yang setiap tahun terdampak kekeringan. BPBD di tingkat provinsi maupun daerah juga memiliki pemetaan kawasan rawan sehingga mitigasi dapat dilakukan lebih awal.

“BPBD sudah memiliki data desa mana, kecamatan mana, kabupaten mana yang menjadi langganan dampak bencana kekeringan atau El Nino setiap tahunnya,” ujarnya legislator dari daerah pemilihan Malang Raya itu.

Puguh mendorong perubahan pola penanganan dari respons darurat menuju pembangunan infrastruktur sumber air.

Salah satunya melalui pembangunan sumur dan tandon berkapasitas besar apabila kondisi geografis serta ketersediaan air tanah memungkinkan.

“Jika di tempat itu masih memungkinkan untuk dilakukan eksplorasi sumur, idealnya memang harus dibangun sumur dan tandon yang besar yang bisa meng-cover seluruh kebutuhan warga,” ujarnya.

Sementara jika air tanah tidak memungkinkan, pemerintah dapat mencari sumber mata air atau sumber lain yang tersedia sepanjang tahun, kemudian membangun sarana penampungan dan distribusi.

Puguh menilai upaya tersebut membutuhkan kolaborasi pemerintah kabupaten, provinsi, hingga pusat karena kemampuan anggaran desa tidak cukup untuk membangun infrastruktur air berskala besar.

Ia berharap desa-desa yang setiap tahun mengalami kekeringan mendapatkan intervensi terencana sehingga penanganan tidak terus berulang dengan pola yang sama setiap musim kemarau.

Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.