Nabire (ANTARA) - Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Papua berhasil mendata 1,053 juta bangunan dan unit usaha melalui Sensus Ekonomi 2026 (SE2026) wilayah Papua dan tiga daerah otonomi baru (DOB)

Plt Kepala BPS Provinsi Papua Akhmad Jaelani di Nabire, Kamis, mengatakan capaian tersebut melebihi daftar awal atau prelist sebanyak 802.191 bangunan dan unit usaha yang menjadi sasaran pendataan.

“Progres kami pendataan di lapangan sudah mencapai 131 persen. Artinya, dari 802.191 bangunan dan unit usaha target awal, kami sudah menemukan usaha-usaha baru melalui SE2026,” katanya.

Ia menjelaskan, prelist merupakan daftar awal usaha atau keluarga yang menjadi sasaran pendataan. Petugas kemudian melakukan pendataan dan verifikasi secara langsung dari rumah ke rumah untuk memastikan keberadaan setiap unit.

Jika unit usaha ditemukan, petugas akan mendata berbagai informasi melalui kuesioner, mulai dari identitas perusahaan, omzet, biaya produksi, tenaga kerja, hingga status usaha.

Menurutnya, petugas juga mencatat unit usaha yang sudah tutup, pindah, atau tidak ditemukan sehingga data akhir tidak hanya menggambarkan jumlah usaha yang ada, tetapi juga kondisi setiap unit dalam prelist.

Ia mengatakan dari 1,053 juta bangunan dan unit usaha yang telah didata, sekitar 73 persen dokumennya sudah dinyatakan clear atau selesai.

Ia menambahkan, seluruh prelist telah dikunjungi hingga 31 Agustus 2026, namun saat ini, petugas masih terus memperbaiki kualitas survei dengan melengkapi data yang belum masuk dan melakukan pemeriksaan kualitas isian.

“Sekarang kita tinggal melengkapi untuk data-data yang belum masuk. Contoh ketika petugas turun, belum menemukan pemilik usaha yang sudah ada di prelist tetapi sebenarnya usaha itu ada,” ujar dia.

Selain kelengkapan data, BPS juga melakukan pemeriksaan terhadap isian petugas melalui sistem yang dapat mendeteksi anomali atau ketidakkonsistenan jawaban untuk kemudian diverifikasi kembali di lapangan.

Ia mengatakan BPS menargetkan peningkatan kualitas dan kelengkapan isian tersebut dapat dituntaskan pada 15 September 2026.

Pelaksanaan SE2026 menghadapi sejumlah tantangan di Papua, antara lain kondisi geografis, akses transportasi, keterbatasan jaringan internet, serta faktor keamanan di sejumlah wilayah.

Untuk memastikan petugas benar-benar melakukan pendataan di lapangan, BPS menggunakan teknologi geotagging yang merekam lokasi pendataan sekaligus membantu memetakan sebaran bangunan dan unit usaha.

“Geotagging tidak hanya bermanfaat untuk kontrol, tetapi sekaligus kita bisa membuat peta usaha menurut wilayah dengan mengoptimalkan penggunaan teknologi digital,” katanya.

Wilayah pendataan BPS Provinsi Papua dalam capaian tersebut mencakup empat provinsi, yakni Papua, Papua Tengah, Papua Pegunungan, dan Papua Selatan.

Data SE2026 diharapkan menjadi dasar untuk menggambarkan kondisi kegiatan ekonomi secara lebih komprehensif. BPS menyebut sensus tersebut memang ditujukan untuk menyediakan data dasar seluruh kegiatan ekonomi di Indonesia.

Pewarta: Ali Nur Ichsan
Editor : Evarianus Supar

COPYRIGHT © ANTARA 2026

Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.