Cianjur (ANTARA) - DPRD Provinsi Jawa Barat, mendorong dan mengapresiasi upaya Pemerintah Kabupaten Cianjur membentuk Satuan Tugas (Satgas) dari berbagai unsur guna mencegah dan menangani masalah pekerja migran Indonesia (PMI) yang berangkat secara nonprosedural atau ilegal.

Anggota Komisi IV DPRD Jabar Abdul Karim di Cianjur, Rabu, mengatakan pemberangkatan pekerja migran secara nonprosedural ke berbagai negara terlarang di Timur Tengah masih cukup tinggi, termasuk dari Cianjur.

Oleh karena itu, menurut dia, berbagai upaya harus dilakukan Pemkab Cianjur guna menekan keberangkatan warganya ke luar negeri tanpa prosedur, termasuk membentuk satgas dengan melibatkan aparat desa dan kecamatan hingga ketua rukun tetangga (RT).

"Kami mendukung penuh terbentuknya satgas perlindungan pekerja migran di Cianjur. Selain melakukan pengawasan termasuk meningkatkan sosialisasi terkait prosedur bekerja keluar negeri, kami juga siap dilibatkan," katanya.

Sehingga ke depan, kata dia, tidak ada lagi kasus pekerja migran bermasalah setelah sampai negara tujuan karena sebelum berangkat mereka diberikan wawasan dan pendidikan seperti apa yang harus ditempuh guna memudahkan saat mereka berada di negara tujuan.

Baca juga: Disdikpora Cianjur target perbaikan kelas rusak tuntas dua tahun

Dia berharap ketika satgas terbentuk dapat melakukan berbagai kegiatan termasuk penyuluhan dan edukasi bagi masyarakat dapat dilakukan, termasuk kesiapan yang dibutuhkan untuk bekerja secara prosedural ke luar negeri.

Dia menjelaskan kasus yang dialami Ai Juariah, pekerja migran asal Desa Karangwangi, Kecamatan Ciranjang, menjadi pengingat bahwa masih banyak warga yang tergiur bekerja ke luar negeri melalui jalur nonprosedural.

"Ini harus menjadi perhatian bersama tidak hanya satgas termasuk warga yang berminat bekerja keluar negeri harus mendapatkan edukasi dan gambaran jangan karena berharap gaji besar melupakan resiko yang akan dihadapi," katanya.

Wakil rakyat dari Partai Gerindra itu meminta masyarakat untuk mencari informasi yang jelas dan terjamin ketika hendak bekerja keluar negeri dengan cara mendatangi dinas terkait untuk mendapatkan berbagai informasi yang dibutuhkan.

"Pastikan keamanan dan kenyamanan saat bekerja di luar negeri, jangan sampai niat memperbaiki ekonomi malah sebaliknya menjadi petaka karena berangkat secara nonprosedural," katanya.

Sebelumnya, Pemerintah Kabupaten Cianjur bersama Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (KP2MI) dan Polres Cianjur mempercepat pembentukan satuan tugas (satgas) untuk mencegah keberangkatan pekerja migran secara ilegal.

Pewarta: Ahmad Fikri
Uploader : Isyati Putri

COPYRIGHT © ANTARA 2026

Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.