DJPb: Perlinsos Rp1,39 triliun menopang masyarakat rentan di NTT

Kamis, 23 Juli 2026 17:46 WIB

Kepala Kanwil DJPb Kementerian Keuangan Provinsi NTT Adi Setiawan (kanan) menyampaikan keterangan kepada wartawan dalam konferensi pers di Kupang, Kamis (23/7/2026). ANTARA/Yoseph Boli Bataona

Kupang, NTT (ANTARA) - Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) mencatat realisasi penyaluran program perlindungan sosial (Perlinsos) mencapai Rp1,397 triliun hingga akhir Juni 2026 guna mendukung masyarakat rentan di daerah itu.

"Hingga 30 Juni 2026, total realisasi penyaluran bantuan sosial di NTT mencapai Rp1,397 triliun," kata Kepala Kanwil DJPb Kemenkeu Provinsi NTT Adi Setiawan dalam jumpa pers di Kupang, Kamis.

Hal itu ia sampaikan berkaitan dengan dukungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) bagi masyarakat tidak mampu melalui program Perlinsos yang disalurkan di NTT sejak Januari hingga Juni 2026.

Ia menjelaskan realisasi tersebut terdiri atas Program Keluarga Harapan (PKH) sebesar Rp680,42 miliar, Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) sebesar Rp425,53 miliar, dan Bantuan Sosial Tunai (BST) sebesar Rp291,45 miliar.

Adapun PKH menyasar keluarga miskin yang memiliki komponen ibu hamil atau nifas, anak usia dini, anak sekolah, lanjut usia, serta penyandang disabilitas berat.

“Hingga akhir Juni 2026, realisasi PKH mencapai Rp680,42 miliar dengan jumlah penerima secara kumulatif sebanyak 837.030 orang,” kata Adi.

Sementara itu, realisasi BPNT mencapai Rp425,53 miliar dengan jumlah penerima secara kumulatif sebanyak 709.215 orang. Program tersebut bertujuan membantu keluarga penerima manfaat yang tidak mampu atau rentan miskin dalam memenuhi kebutuhan pangan sehari-hari.

Adapun realisasi BST mencapai Rp291,45 miliar dengan jumlah penerima secara kumulatif sebanyak 485.751 orang. Bantuan yang disalurkan melalui PT Pos Indonesia tersebut diberikan kepada keluarga penerima manfaat untuk membantu memenuhi kebutuhan dasar.

Menurut Adi, program perlindungan sosial tersebut merupakan bagian dari fungsi APBN dalam memberikan bantalan bagi masyarakat rentan sekaligus menjaga daya beli rumah tangga.

"Dukungan tersebut menjadi bantalan bagi masyarakat rentan sekaligus menjaga daya beli rumah tangga," katanya.

Lebih lanjut, DJPb mencatat realisasi penyaluran program Perlinsos di NTT sepanjang 2025 mencapai Rp3,56 triliun.

Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.