Banda Aceh (ANTARA) - Pemerintah Aceh menyatakan dua bendungan di Aceh yang diresmikan Presiden Prabowo pekan lalu yakni bendungan Rukoh dan Keureuto mampu melayani seluas 26.889 hektare lahan irigasi untuk kebutuhan pertanian, dengan panjang jaringan irigasi 83,33 kilometer.

"Dua bendungan itu mampu melayani 26.889 hektare irigasi untuk kebutuhan pertanian," kata Sekretaris Daerah Aceh, M Nasir dalam keterangannya, di Banda Aceh, Selasa.

Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto meresmikan Bendungan Keureuto Kabupaten Aceh Utara dan Bendungan Rukoh Kabupaten Pidie bersamaan dengan tiga bendungan lainnya, pada Jumat (10/7). Bersamaan dengan bendungan Meninting NTB, bendungan Jlantah Jawa Tengah, serta Bendungan Sidan di Bali.

Adapun 26,889 hektare luasan layanan dan panjang 83,33 kilometer tersebut terbagi dari bendungan Keureuto 14.695 hektare dengan panjang jaringan irigasi 75,94 km, sedangkan Rukoh seluas 12,194 hektare, dan panjang jaringannya 7,39 km.

Ia menyebutkan, bendungan Keureuto yang berlokasi di Kabupaten Aceh Utara memiliki kapasitas tampungan 215 juta meter kubik air.  Penyediaan air baku 650 liter per detik, pengendalian banjir 627 hektare. 

Bahkan memiliki potensi pembangkit Listrik PLTA 6,34 MW dan potensi PLTS terapung 179 MW sebagai energi baru terbarukan.

"Sedangkan bendungan Rukoh di Pidie, kapasitas tampungnya mencapai 128 juta meter kubik air, menyediakan air baku 900 liter per detik untuk 20 kecamatan, mengendalikan banjir 51 hektar, dan potensi pengembangan PLTMH 1,22 MW dan PLTS 137 MW," ujarnya.

M Nasir menjelaskan, bendungan Keureuto di Kabupaten Aceh Utara dibangun sejak 2015 dengan nilai kontrak Rp2,961 triliun, sedangkan Bendungan Rukoh di Kabupaten Pidie sejak 2018 dengan kontrak Rp2,4 triliun.

Ia menyampaikan, penyelesaian bendungan Keureuto dan Rukoh sebagai proyek strategis nasional (PSN) ini menjadi pondasi penguatan ketahanan pangan, ketahanan air, ketahanan energi, dan pengendalian air di Aceh.

"Optimalisasi kedua bendungan tersebut dapat mendukung program swasembada pangan nasional melalui indeks pertanaman," demikian M Nasir.

Pewarta: Rahmat Fajri
Editor : M Ifdhal

COPYRIGHT © ANTARA 2026

Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.