Gubernur Jateng ingatkan pencegahan stunting harus berorientasi hasil

Selasa, 22 September 2026 19:19 WIB

Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi, didampingi Sekretaris Kemendukbangga Budi Setiyono, dan Deputi Bidang Dukungan Kebijakan, Peningkatan Kesejahteraan, dan Pembangunan SDM Sekretariat Wakil Presiden Eddy Cahyono Sugiarto. ANTARA/Zuhdiar Laeis

Semarang (ANTARA) - Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi mengingatkan bahwa upaya pencegahan dan percepatan penurunan stunting harus berorientasi pada hasil, bukan sebatas kegiatan.

"Jadi, saya minta harus ada hasilnya, ada programnya yang nanti 'output'-nya dijadikan pelajaran untuk kabupaten lain," katanya, di Semarang, Selasa.

Hal tersebut disampaikannya pada Rapat Konsolidasi Teknis (Rakortek) dan Advokasi Pencegahan dan Percepatan Penurunan Stunting Regional Jawa, Bali, dan Nusa Tenggara.

Ia menyebutkan prevalensi stunting di Jateng pada tahun ini sudah baik, yakni di angka 9,93 persen, atau di atas nasional, tetapi masih ada sejumlah wilayah yang prevalensi stuntingnya masih tinggi.

Seperti, Kabupaten Wonosobo dengan prevalensi stunting sebesar 18,05 persen, Kabupaten Purworejo sebesar 16,62 persen, Kabupaten Banjarnegara (16,24 persen), Kabupaten Magelang (15,82 persen), dan Kabupaten Tegal (15,59 persen).

"Daerah-daerah ini memiliki rentang kendali yang berbeda dengan daerah lain, seperti Kabupaten Demak. Meskipun kadang-kadang rob banjir, cuman stuntingnya nomor satu di Jateng," katanya.

Bahkan, Demak bersama Kabupaten Semarang dengan prevalensi stunting masing-masing sebesar 2 persen dan 2,83 persen akan menjadi daerah percontohan.

"Saya yakin dengan pengalaman dua kabupaten ini, yang saya amati adalah di situ ada 'collaborative government'. Semuanya, sampai camat, desa pun ikut. Itu kita contoh, terus jadikan SOP untuk daerah lain melakukan," katanya.

Deputi Bidang Dukungan Kebijakan, Peningkatan Kesejahteraan, dan Pembangunan SDM Sekretariat Wakil Presiden Eddy Cahyono Sugiarto mengatakan Rakortek itu sangat penting dan strategis.

"Untuk melakukan evaluasi dan juga menentukan arah ke depan harus seperti apa, intervensi yang dilakukan seperti apa sehingga konvergensi program-program yang tersebar di berbagai kementerian itu bisa kita satupadukan," katanya.

Berdasarkan Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) 2024, capaian prevalensi stunting nasional berada di angka 19,8 persen, yang artinya mengalami penurunan sebesar 1,7 persen dari sebelumnya di angka
21,5 persen pada tahun 2023.

Walaupun menunjukkan perkembangan positif, ia mengingatkan bukan berarti lantas berpuas hati karena upaya pencegahan dan percepatan penurunan stunting telah berakhir.

"Kita tidak boleh lengah bahwa nanti di tahun 2029 punya target (prevalensi stunting, red ) sekitar 14,2. Jadi, kurang lebih kita harus bisa menurunkan sekitar 4 persen lagi. Sementara tertinggal mungkin sekitar tiga tahun,' katanya.

Percepatan pencegahan dan penurunan stunting, kata dia, pada hakikatnya merupakan pekerjaan bersama, tidak dapat diselesaikan oleh satu kementerian, satu lembaga, ataupun satu sektor saja.

"Sinergi antara pemerintah pusat dan daerah diperlukan untuk memastikan kebijakan dan program berjalan tepat sasaran serta menjawab kebutuhan masing-masing wilayah," katanya.

Di sisi lain, kata dia, keterlibatan mitra pembangunan, NGO, swasta, lembaga pendidikan, media, hingga komunitas menjadi modal untuk memperkuat dan
memperluas berbagai upaya intervensi yang telah dilakukan.

Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.