Bengkayang (ANTARA) - Pemerintah Kabupaten Kayong Utara, Kalimantan Barat, mengarahkan kebijakan belanja dalam Rancangan APBD Tahun Anggaran 2027 pada penguatan infrastruktur pelayanan publik dan pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat, termasuk konektivitas wilayah, pendidikan, kesehatan, ketahanan pangan, serta pengentasan kemiskinan.

Bupati Kayong Utara Romi Wijaya mengatakan arah belanja tersebut disusun dengan mempertimbangkan kemampuan fiskal daerah sekaligus kebutuhan pembangunan yang memberikan manfaat langsung bagi masyarakat.

“APBD tidak hanya menjadi dokumen administratif, tetapi menjadi instrumen utama untuk menerjemahkan prioritas pembangunan ke dalam pelayanan dan manfaat yang nyata bagi masyarakat,” kata Romi di Sukadana, Kamis.

Dalam RAPBD 2027, belanja daerah mencapai Rp680,9 miliar atau meningkat Rp28,5 miliar dibandingkan APBD murni 2026 sebesar Rp652,3 miliar.

Romi mengatakan belanja daerah 2027 diarahkan untuk memenuhi prioritas pembangunan, target kinerja pelayanan publik, kewajiban pemerintah daerah, efisiensi belanja operasi, serta penguatan belanja yang memberikan manfaat langsung kepada masyarakat.

Salah satu fokus utama adalah penguatan infrastruktur pelayanan publik, terutama penyediaan air minum dan sanitasi, pengelolaan sampah, ketahanan air, pengendalian banjir dan genangan, konektivitas wilayah, hingga pembangunan infrastruktur perhubungan.

“Dengan kemampuan fiskal daerah yang masih memiliki keterbatasan, kita perlu menentukan prioritas, meningkatkan kualitas belanja, menghindari kegiatan yang kurang memberikan manfaat, dan memperkuat kolaborasi dengan pemerintah pusat, pemerintah provinsi, dunia usaha, serta seluruh pemangku kepentingan,” ujarnya.

Penguatan konektivitas menjadi salah satu perhatian dalam RAPBD 2027. Hal itu tercermin dari rencana belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi yang mencapai Rp31,8 miliar, meningkat signifikan dibandingkan tahun sebelumnya.

Anggaran tersebut diarahkan antara lain untuk mempercepat peningkatan konektivitas antarwilayah sekaligus mendukung akses masyarakat terhadap pelayanan dan kegiatan ekonomi.

Selain jalan dan irigasi, pemerintah daerah juga mengalokasikan belanja modal gedung dan bangunan sebesar Rp9,9 miliar serta belanja modal tanah sebesar Rp140 juta untuk mendukung peningkatan infrastruktur pelayanan kepada masyarakat.

Di sektor infrastruktur dasar, kebijakan belanja juga diarahkan untuk memperkuat tata kelola air minum dan sanitasi, pengelolaan sampah dengan teknologi tepat guna, optimalisasi tempat pengolahan sampah terpadu (TPST), serta memastikan hasil olahan sampah memiliki pasar.

Pemerintah daerah juga menempatkan ketahanan air dan pangan sebagai bagian dari prioritas melalui konservasi sumber daya air, pengendalian daya rusak air, pengelolaan drainase, serta pendayagunaan sumber daya air secara berkelanjutan.

Selain infrastruktur, RAPBD 2027 juga diarahkan mendukung sejumlah prioritas nasional dan daerah, meliputi pengentasan kemiskinan, ketahanan pangan, kesehatan untuk semua, perluasan akses pendidikan dan pertumbuhan ekonomi.

Kebijakan belanja juga memasukkan sejumlah agenda tematik, seperti pengarusutamaan gender, perlindungan anak, masyarakat adat, ekonomi syariah, pembinaan ideologi Pancasila dan penanggulangan bencana.

“Pembangunan infrastruktur harus membuka akses ekonomi dan memperpendek jarak pelayanan. Demikian pula belanja pendidikan, kesehatan, perlindungan sosial, serta pelayanan dasar lainnya harus bermuara pada peningkatan kualitas hidup masyarakat,” kata Romi.

Untuk mengantisipasi kondisi darurat dan mitigasi bencana, pemerintah daerah menyiapkan belanja tidak terduga sebesar Rp8,4 miliar. Sementara itu, belanja transfer direncanakan sebesar Rp65,2 miliar, yang terdiri atas belanja bagi hasil pajak dan retribusi daerah sebesar Rp5,7 miliar serta bantuan keuangan kepada pemerintah desa sebesar Rp59,5 miliar.

Romi menegaskan pelaksanaan seluruh program tersebut tetap bergantung pada kemampuan keuangan daerah, terutama realisasi pendapatan yang telah ditargetkan dalam APBD 2027.

Kemudian dari sisi pendapatan daerah pada 2027 direncanakan sebesar Rp659,8 miliar atau meningkat Rp26,1 miliar dibandingkan APBD murni 2026 sebesar Rp633,7 miliar.

Peningkatan pendapatan tersebut antara lain didorong target Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar sekitar Rp101,9 miliar atau naik 72,1 persen dibandingkan APBD murni 2026.

Menurut Romi, peningkatan PAD harus dilakukan melalui penguatan tata kelola penerimaan, optimalisasi potensi daerah, peningkatan kepatuhan, serta perbaikan sistem pelayanan dan pembayaran tanpa membebani masyarakat secara tidak wajar.

“Keberhasilan APBD Tahun Anggaran 2027 tidak hanya diukur dari seberapa besar anggaran yang kita tetapkan, tetapi juga dari seberapa realistis pendapatan dapat direalisasikan, seberapa berkualitas belanja dilaksanakan dan seberapa besar manfaatnya dapat dirasakan masyarakat,” katanya.

Pewarta: Narwati
Uploader : Admin Antarakalbar

COPYRIGHT © ANTARA 2026

Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.