Kebutuhan perumahan di Tanjungpinang capai 13 ribu unit

Kamis, 27 Agustus 2026 19:22 WIB

Warga melintas di depan rumah dinas ASN Rumah Detensi Imigrasi (Rudenim) Kota Tanjungpinang, Kepri, Kamis (27/8/2026). ANTARA/Ogen

Tanjungpinang (ANTARA) - Pemerintah Kota Tanjungpinang, Kepulauan Riau (Kepri), menyebutkan kebutuhan rumah bagi aparatur sipil negara (ASN) dan masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) di daerah itu tercatat sekitar 13 ribu unit.

Plt. Asisten Pemerintahan dan Kesra Pemkot Tanjungpinang Yoni Fadri mengatakan, pihaknya mulai menyiapkan sejumlah langkah percepatan guna memenuhi kebutuhan rumah ASN dan MBR, sekaligus mendukung program nasional pembangunan tiga juta rumah.

"Pemkot akan memvalidasi data kebutuhan rumah sekaligus menginventarisasi aset dan lahan milik pemerintah daerah yang dapat dimanfaatkan untuk pembangunan perumahan ASN maupun MBR," kata Yoni di Tanjungpinang, Kamis.

Menurut Yoni keterbatasan lahan menjadi salah satu kendala dalam penyediaan perumahan di Tanjungpinang. Oleh karena itu, hunian vertikal ikut dikaji sebagai salah satu solusi mengatasi keterbatasan lahan tersebut.

Selain itu, kata dia, Pemkot Tanjungpinang memperkuat kerja sama dengan BTN serta memfasilitasi Real Estate Indonesia (REI) dan Himpunan Pengembang Permukiman dan Perumahan Rakyat (HIMPERRA) dalam menyiapkan lokasi dan proyek perumahan yang sesuai dengan kebutuhan ASN dan MBR.

Menurut dia, pemkot juga sepakat dengan program pengembangan perumahan produktif dan berkelanjutan, termasuk gagasan BTN untuk membantu pembayaran cicilan rumah melalui hasil pengelolaan sampah rumah tangga dengan penguatan bank sampah.

"Kami turut menyiapkan pembentukan tim percepatan perumahan yang akan mengoordinasikan target, lokasi, pembiayaan dan tindak lanjut program," ujar Yoni.

Secara terpisah, Direktur Consumer Banking BTN Irwandi Gafar menyebut kebutuhan perumahan di Provinsi Kepri yang tersebar di tujuh kabupaten/kota berdasarkan Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) mencapai sekitar 130 ribu unit. Sebagian besar berada di Batam, sedangkan Tanjungpinang sekitar 13 ribu unit.

Menurut dia, ketersediaan data kebutuhan secara rinci penting agar kebutuhan rumah dapat dipetakan dengan tepat.

Pihaknya berharap data tersebut tersedia secara "by name by address", sehingga pemerintah dan pengembang mengetahui masyarakat yang membutuhkan rumah sekaligus lokasi kebutuhannya.

"Kalau sudah memiliki data itu, kita tahu siapa dan di mana orang-orang yang membutuhkan rumah," kata Irwandi.

Untuk Kredit Pemilikan Rumah (KPR) subsidi bagi MBR di Kepri, Irwandi menjelaskan batas penghasilan maksimal Rp9 juta per bulan bagi yang belum menikah dan Rp11 juta bagi yang sudah menikah.

Selain itu, calon penerima harus belum memiliki rumah dan belum pernah menerima subsidi perumahan pemerintah.

"Sepanjang empat syarat tadi terpenuhi, mereka bisa mendapatkan KPR subsidi," ujar Irwandi.

Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.