Sorong (ANTARA) - Kantor Wilayah Kementerian Haji (Kanwil Kemenhaj) Papua Barat mengusulkan penambahan sumber daya manusia (SDM) kepada Kementerian Haji dan Umrah, guna mengoptimalkan pelayanan haji dan layanan keagamaan di wilayah Provinsi Papua Barat dan Papua Barat Daya.

Kepala Kanwil Kemenhaj Papua Barat, Aziz Hegemur di Sorong, Jumat, mengatakan saat ini Kanwil Kemenhaj Papua Barat memiliki 86 pegawai yang terdiri atas pegawai negeri sipil (PNS), pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK), serta tenaga pramubakti atau outsourcing.

"Kami memohon kiranya Bapak Menteri dapat memberikan kebijakan afirmasi berupa penambahan alokasi formasi SDM, baik pegawai negeri sipil maupun pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK), guna mengoptimalkan mutu pelayanan keagamaan dan pengelolaan haji di wilayah Papua Barat dan Papua Barat Daya," katanya pada rapat evaluasi pemberangkatan dan pemulangan jamaah haji 1447 Hijriah/2026 Masehi yang berlangsung di Kota Sorong.

Menurut dia, jumlah tersebut masih belum ideal jika dibandingkan dengan luas wilayah kerja yang mencakup dua provinsi, yakni Papua Barat dan Papua Barat Daya, sehingga diperlukan penambahan personel untuk mendukung pelayanan kepada masyarakat.

Berdasarkan Peraturan Menteri Haji dan Umrah Nomor 2 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Kementerian Haji dan Umrah, Kanwil Kemenhaj Papua Barat berkedudukan di Manokwari sebagai ibu kota Provinsi Papua Barat.

"Namun, infrastruktur pelayanan utama berupa Asrama Haji Transit berada di Kota Sorong, Provinsi Papua Barat Daya," ujarnya.

Selain itu, secara operasional Kanwil Kemenhaj Papua Barat masih membina delapan kantor kementerian di tingkat kabupaten dan kota yang tersebar di Papua Barat dan Papua Barat Daya.

Aziz mengatakan kondisi tersebut membuat beban pelayanan cukup tinggi, sehingga selain penambahan SDM, pihaknya juga mengharapkan dukungan pemerintah pusat untuk memperkuat infrastruktur pelayanan haji.

Ia meminta dukungan Menteri Haji dan Umrah agar pembangunan Gedung Asrama Haji Transit Sorong dapat dilanjutkan hingga empat lantai, untuk meningkatkan daya tampung jamaah, menyediakan fasilitas bimbingan ibadah yang lebih representatif, serta meningkatkan kenyamanan calon jamaah haji sebelum diberangkatkan ke Embarkasi Makassar.

Selain itu, Kanwil Kemenhaj Papua Barat mengusulkan pembentukan satuan kerja (satker) di Kabupaten Teluk Wondama.

Menurut Aziz, meski telah memiliki gedung Pusat Layanan Haji dan Umrah Terpadu (PLHUT), wilayah tersebut hingga kini belum berstatus satker, padahal termasuk daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T).

"Kami berharap usulan pembentukan satker di Kabupaten Teluk Wondama dapat menjadi perhatian sehingga pelayanan kepada masyarakat di wilayah tersebut semakin optimal," ujarnya.

Pewarta: Yuvensius Lasa Banafanu
Editor : Evarianus Supar

COPYRIGHT © ANTARA 2026

Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.