Jakarta (ANTARA) - Pemerintah berupaya menaikkan daya saing petani hortikultura melalui pembangunan kelembagaan ekonomi petani (KEP) dalam Program program HDDAP (Horticulture Development in Dryland Areas Project).

Direktur Hilirisasi Hortikultura, Kementerian Pertanian Freddy mengatakan, pemerintah melalui program HDDAP akan membangun ekosistem hulu-hilir agribisnis hortikultura di lahan kering sehingga diharapkan terbangun kelembagaan ekonomi yang akhirnya petani hortikultura naik kelas.

"Jika sebelumnya petani hanya fokus pada produsen, maka ke depan mulai berkecimpung dalam pengelolaan produk pertanian hingga pemasaran," katanya di Jakarta, Kamis.

Program HDDAP mendapat dukungan dari ADB (Asean Development Bank) dan IFAD (international Fund For Agricultural Development) dengan menargetkan seluas 10 ribu ha di 13 kabupaten 7 provinsi.

Di lokasi proyek akan dibangun 1.000 klaster dengan menggandeng 25 ribu petani miskin dan hampir miskin, termasuk 5.000 petani perempuan.

”Obyek utama proyek ini adalah hortikultura. Namun aktor utamanya adalah petani. Karena itu kita berusaha menaikkan kelas petani hortikultura dengan membangun kelembagaan ekonomi,” katanya saat webinar Pengembangan Kelembagaan Ekonomi Petani Hortikultura yang diselenggarakan Tabloid Sinar Tani.

Freddy menyatakan, selama ini posisi tawar petani hortikultura masih lemah, apalagi jika berusaha sendiri. Di sisi lain, pemerintah juga akan sulit memberikan bantuan program kepada petani yang tidak berkelompok atau kelembagaan.

Saat ini sudah ada Kelompok Tani (Poktan) dan Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan), namun menurut dia perlu pembenahan agar kelembagaan petani tersebut mempunyai orientasi pada keuntungan (profit oriented).

"Apalagi ada bantuan pemerintah yang mensyaratkan kelembagaan petani mempunyai usaha yang menguntungkan. Kalau lembaga petani tidak profit oriented sulit untuk berkembang dan pemerintah juga sulit memberikan bantuan,” ujarnya.

Oleh karena itu, lanjutnya pemerintah mendorong agar Poktan naik kelas menjadi Gapoktan dan Gapoktan menjadi KEP dalam bentuk perusahaan atau koperasi.

Jadi pengembangan kapasitas kelembagaan petani diarahkan untuk meningkatkan menjadi kelembagaan ekonomi. Dengan demikian akan meningkatkan skala ekonomi, efisiensi usaha, dan posisi tawar.

”Usaha pertanian menjadi efektif dalam skala besar berbasis klaster, kemudian mengelola multi komoditas, integrasi on farm dan off farm. Manajemennya bersifat corporate dan profesional,” tutur Freddy.

Bentuk KEP petani tersebut menurut Freddy akan seragam dalam satu identitas yakni Koperasi Hortikultura. Namun nantinya yang membedakan adalah komoditas yang dikelola di masing-masing wilayah lokasi Program HDDAP di 13 kabupaten.

“Paling tidak dalam program HDDAP ini akan terbentuk sekitar 250 koperasi hortikultura,” katanya.

Konsultan Kelembagaan HDDAP, Wayan Ediana mengatakan program HDDAP ini akan mendorong penguatan kelembagaan petani yang sudah ada, baik Poktan maupun Gapoktan agar memenuhi skala usaha yang ekonomi.

Caranya adalah mengkonsolidasikan petani dalam satu kawasan dengan membangun klaster. Kemudian, dalam klaster tersebut dibentuk kelembagaan Koperasi Hortikultura.

Setelah terbentuk badan usaha nantinya dalam koperasi tersebut ada unit usaha dari hulu hingga hilir yang masing-masing saling bermitra, tambahnya, pada akhirnya terbangun kemandirian dan usahanya berkembang.

“Prinsip utamanya adalah petani menjadi pemilik, pengguna, pengelola, sekaligus penerima manfaat dari kelembagaan ekonominya,” kata Wayan.

Lasiono, bendahara KEP Pisang Maskirana Lumajang, Jawa Timur mengatakan, dalam membangun KEP, pihaknya berusaha melakukan perubahan pola pikir petani dari sebatas produsen menjadi agroprenuer berorientasi nilai tambah.

“Jadi petani mampu berpikir seperti pengusaha dengan orientasi keuntungan usaha,” ujarnya.

Dalam tata kelola KEP, tambahnya, dilakukan manajemen profesional, transparan, serta pemisahan fungsi pengurus dan manajer. Adanya keanggotaan pengurus dapat menjadikan koperasi menjadi terarah, serta dapat menjalankan tugas organisasi dengan penuh tanggung jawab.

Saat ini KEP Pisang Maskirana, sudah mampu memasok pisang ke pasar-pasar modern. Bahkan kini tengah menjajaki pasar ekspor ke Singapura dan saat ini sudah uji coba pengiriman.

Baca juga: Pemkab Sumedang dorong komoditas mangga dan cabai di program HDDAP

Baca juga: Kementan minta HDDAP segera diimplementasikan dukung program pangan

Pewarta: Subagyo
Editor: Budhi Santoso
Copyright © ANTARA 2026

Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.