Kepala BKN mengajak ASN NTB berpikir baru dan adaptif teknologi

Mataram (ANTARA) - Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) Zudan Arif Fakrulloh mengajak Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Nusa Tenggara Barat NTB untuk mengubah cara berpikir dan cara kerja dengan adaptif terhadap teknologi guna memenuhi tuntutan pelayanan publik yang semakin cepat.

"Birokrasi tidak cukup hanya menjalankan prosedur, tetapi harus bergerak adaptif, memanfaatkan teknologi, dan memastikan persoalan masyarakat lebih cepat diselesaikan," ujarnya di Mataram, Senin.

Ia menilai NTB memiliki modal besar untuk melakukan perubahan tersebut. Pemprov NTB saat ini didukung 23.837 ASN, yang mayoritas berada pada usia produktif dengan latar pendidikan dominan sarjana.

Modal tersebut, menurutnya, harus diterjemahkan menjadi kekuatan birokrasi yang mampu bekerja cepat, adaptif dan berorientasi pada manfaat bagi masyarakat.

Ia menggambarkan perubahan cara kerja birokrasi melalui perkembangan mobile banking dan marketplace. Masyarakat kini terbiasa memperoleh layanan tanpa harus datang dan mengantre, karena layanan dirancang mengikuti kebutuhan pengguna.

"Pelayanan yang datang kepada pelanggan, bukan pelanggan yang datang antre," kata Zudan didampingi Gubernur NTB Lalu Muhamad Iqbal

Zudan mengajak ASN NTB melakukan tiga pergeseran cara berpikir dari dilayani menjadi melayani, dari prosedur menjadi hasil, dan dari menunggu perintah menjadi bergerak adaptif.

Ukuran keberhasilan birokrasi, katanya, bukan tebalnya dokumen yang dihasilkan, melainkan seberapa cepat persoalan masyarakat dapat diselesaikan.

Untuk menerjemahkan perubahan itu dalam pelayanan, ia memperkenalkan kerangka ASN NTB CEPAT, customer first, end-to-end, pantau real-time, adaptif, dan terpercaya. Kerangka tersebut menempatkan kebutuhan masyarakat sebagai titik awal layanan, mendorong pelayanan lintas perangkat daerah, memungkinkan proses dipantau secara terbuka, mempercepat perbaikan berdasarkan umpan balik, serta memastikan integritas dan keamanan data.

Baca juga: Dikpora Dompu menyurati BKN terkait status 62 Eks Kepsek

Menurutnya, perubahan birokrasi juga harus menjadi penggerak bagi seluruh agenda pembangunan NTB. Pembangunan manusia, penguatan ekonomi, agromaritim, pariwisata, mitigasi bencana dan infrastruktur membutuhkan birokrasi yang mampu bergerak cepat.

"Misi ketujuh harus lari lebih dulu, supaya enam misi lainnya bisa berlari," tegasnya.

Karena itu ASN didorong tidak berhenti pada pekerjaan administratif, tetapi menjadi penggerak pembangunan. Birokrasi harus mampu mempermudah akses usaha, membuka peluang pasar bagi petani, nelayan, perajin dan pelaku pariwisata, serta membantu membawa produk NTB ke pasar yang lebih luas.

Baca juga: Pemprov NTB rombak tata kelola ASN berbasis kompetensi

Dalam konteks tersebut, kekuatan digital juga dapat digunakan untuk memperluas jangkauan potensi daerah. Zudan mendorong Dinas Kominfotik NTB bersama seluruh perangkat daerah mengorkestrasi kekayaan alam, budaya, pariwisata dan produk lokal melalui digital branding NTB.

Ia memberi contoh promosi Ayam Taliwang melalui konten digital yang kemudian disebarluaskan secara bersama oleh ASN melalui berbagai platform.

Menurutnya, pola kolaboratif tersebut dapat memperkuat promosi daerah, menarik wisatawan sekaligus membuka pasar bagi produk masyarakat. Dengan cara itu, transformasi digital tidak berhenti sebagai perubahan teknologi, tetapi menjadi instrumen untuk memperkuat pembangunan ekonomi daerah.

Ia juga mendorong perubahan tersebut segera diterjemahkan dalam langkah konkret. Dalam bahan pengarahannya, setiap kepala perangkat daerah diarahkan menetapkan satu layanan dengan keluhan terbanyak, menetapkan standar waktunya serta menyusun rencana perbaikan dan digitalisasi dalam 30 hari. Pelaksanaannya kemudian dipantau secara berkala dan dievaluasi setiap triwulan.

Pada akhirnya perubahan birokrasi menurutnya harus bermuara pada kepercayaan masyarakat. ASN dituntut adaptif, cepat merespons persoalan, berintegritas dan mampu menghadirkan pelayanan yang benar-benar dirasakan manfaatnya.

"Kita tidak dinilai dari tebalnya berkas, tetapi dari cepatnya masalah rakyat selesai," katanya.