Dalam setiap perjalanan sejarah bangsa, selalu ada fase ketika pemerintah menghadapi ujian yang jauh lebih berat dibandingkan sekadar persoalan teknokrasi pemerintahan. Ujian tersebut adalah ujian kepercayaan (trust), yaitu sejauh mana rakyat masih menaruh keyakinan bahwa negara hadir, mendengar, dan mampu memberikan solusi terhadap persoalan yang mereka hadapi.

Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto memasuki fase yang oleh sebagian kalangan dipersepsikan sebagai periode dengan tingkat ekspektasi publik yang sangat tinggi sekaligus sorotan yang semakin tajam. Kritik datang dari berbagai arah, mulai dari pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG), pemberantasan korupsi, dinamika nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat, iklim investasi, hingga berbagai perkembangan kelembagaan negara yang memunculkan persepsi adanya ketidakpastian dalam tata kelola pemerintahan.

Namun, sejarah juga mengajarkan bahwa kepemimpinan sejati tidak diukur ketika situasi sedang baik-baik saja, melainkan ketika menghadapi tekanan besar dan tetap mampu menjaga stabilitas nasional.

Peraih Nobel Ekonomi Joseph E. Stiglitz pernah mengingatkan bahwa keberhasilan pembangunan bukan hanya ditentukan oleh indikator makroekonomi, melainkan oleh kualitas institusi, tata kelola, dan kepercayaan publik terhadap pemerintah.

Francis Fukuyama dalam Trust: The Social Virtues and the Creation of Prosperity bahkan menempatkan kepercayaan sosial sebagai modal utama pembangunan ekonomi modern. Negara yang kehilangan kepercayaan masyarakat akan menghadapi biaya politik dan ekonomi yang jauh lebih besar dibandingkan negara yang menghadapi perlambatan ekonomi semata.

Dalam konteks Indonesia saat ini, tantangan terbesar sesungguhnya bukan semata persoalan angka pertumbuhan ekonomi atau fluktuasi nilai tukar rupiah, tetapi bagaimana pemerintah mampu menjaga keyakinan masyarakat bahwa arah kebijakan yang ditempuh tetap berpihak kepada kepentingan bangsa.

Ujian moral pemerintahan

Secara konseptual, Program Makan Bergizi Gratis merupakan investasi jangka panjang dalam pembangunan sumber daya manusia. Banyak negara menjadikan intervensi gizi sebagai strategi meningkatkan kualitas generasi masa depan.

Namun, program sebesar ini secara alamiah menghadapi tantangan implementasi: tata kelola anggaran, pemerataan distribusi, kualitas pengawasan, kesiapan daerah, hingga komunikasi publik.

Ahli kebijakan publik Jeffrey L. Pressman dan Aaron Wildavsky dalam Implementation mengingatkan, kegagalan kebijakan publik lebih sering terjadi pada tahap pelaksanaan daripada pada tahap perumusan. Dengan kata lain, ide yang baik tidak otomatis menghasilkan kebijakan yang berhasil apabila koordinasi kelembagaan, pengawasan, dan evaluasi tidak berjalan secara efektif.

Karena itu, kritik terhadap pelaksanaan MBG sebaiknya dipandang sebagai masukan untuk penyempurnaan, bukan sebagai ancaman politik.

Tidak ada isu yang lebih sensitif dibandingkan korupsi. Robert Klitgaard melalui rumus terkenalnya menyatakan: Corruption = Monopoly + Discretion – Accountability. Artinya, korupsi tumbuh ketika kewenangan terkonsentrasi, diskresi tinggi, sementara akuntabilitas lemah.

Harapan masyarakat terhadap pemerintahan Presiden Prabowo sangat besar karena selama kampanye disampaikan komitmen kuat untuk membangun pemerintahan yang bersih dan efektif.

Oleh sebab itu, konsistensi penegakan hukum tanpa pandang bulu merupakan prasyarat utama agar kepercayaan publik tetap terjaga. Penegakan hukum yang tegas justru akan memperkuat legitimasi politik pemerintah.

Kepemimpinan yang mendengar

Nilai tukar rupiah sering dijadikan salah satu indikator persepsi pasar terhadap kondisi ekonomi nasional. Namun, para ekonom seperti Barry Eichengreen maupun Maurice Obstfeld menjelaskan bahwa pergerakan kurs dipengaruhi kombinasi faktor domestik dan global, mulai dari suku bunga internasional, arus modal, geopolitik, hingga persepsi terhadap stabilitas kebijakan.

Karena itu, pelemahan rupiah tidak dapat disederhanakan sebagai konsekuensi satu kebijakan tertentu. Meski demikian, pemerintah tetap perlu membangun komunikasi ekonomi yang kuat, menjaga koordinasi fiskal dan moneter, serta memastikan independensi dan kredibilitas lembaga-lembaga ekonomi strategis tetap terpelihara.

Dalam konteks kelembagaan, setiap dinamika yang melibatkan institusi strategis — termasuk apabila terjadi pergantian pejabat tinggi — perlu dijelaskan secara transparan agar tidak memunculkan spekulasi yang berlebihan di tengah masyarakat.

Samuel P. Huntington pernah menyatakan bahwa stabilitas politik tidak hanya ditentukan oleh kuatnya negara, tetapi juga oleh kemampuan institusi politik merespons tuntutan masyarakat.

Dalam masyarakat demokratis, kritik bukanlah ancaman terhadap pemerintah. Kritik merupakan mekanisme koreksi agar kebijakan semakin baik.

Presiden yang membuka ruang dialog justru akan memperoleh legitimasi yang lebih kuat dibandingkan pemimpin yang menutup diri terhadap aspirasi publik.

Langkah strategis dan cepat

Momentum saat ini sesungguhnya dapat menjadi titik balik apabila pemerintah mengambil langkah-langkah strategis.

Pertama, melakukan evaluasi menyeluruh terhadap program-program prioritas nasional melalui audit independen yang hasilnya dipublikasikan secara terbuka. Kedua, memperkuat komunikasi publik yang berbasis data sehingga masyarakat memperoleh informasi yang utuh mengenai tujuan, capaian, kendala, serta langkah perbaikan pemerintah.

Ketiga, mempercepat reformasi birokrasi dengan menempatkan profesionalisme sebagai dasar utama pengisian jabatan strategis. Keempat, memperkuat koordinasi antara pemerintah, Bank Indonesia, pelaku usaha, akademisi, dan masyarakat sipil dalam menjaga stabilitas ekonomi nasional.

Kelima, menunjukkan komitmen nyata terhadap pemberantasan korupsi melalui penegakan hukum yang konsisten, transparan, dan tanpa perlakuan istimewa kepada siapa pun. Keenam, membangun kembali dialog nasional yang melibatkan tokoh agama, perguruan tinggi, organisasi masyarakat, dunia usaha, serta generasi muda guna merumuskan agenda kebangsaan yang melampaui kepentingan politik jangka pendek.

Menjaga martabat negara

Presiden bukan sekadar kepala pemerintahan, melainkan simbol persatuan bangsa. Karena itu, kritik yang konstruktif tidak boleh berubah menjadi delegitimasi terhadap institusi kepresidenan. Sebaliknya, pemerintah pun perlu menunjukkan kerendahan hati untuk mendengar, mengevaluasi, dan memperbaiki diri.

Negarawan Amerika Abraham Lincoln pernah mengingatkan bahwa opini publik adalah fondasi pemerintahan yang demokratis. Tanpa dukungan rakyat, kebijakan yang baik pun akan sulit mencapai keberhasilan.

Indonesia memerlukan kepemimpinan yang kuat sekaligus rendah hati; tegas namun terbuka terhadap kritik; berani mengambil keputusan, tetapi tidak menutup ruang dialog.

Pada akhirnya, keberhasilan Presiden Prabowo bukan semata-mata menjadi keberhasilan seorang pemimpin, melainkan keberhasilan seluruh bangsa Indonesia. Menjaga kewibawaan Presiden berarti menjaga kewibawaan negara. Dan menjaga kewibawaan negara hanya dapat dilakukan apabila pemerintah dan rakyat kembali dipersatukan oleh satu hal yang paling mendasar: kepercayaan. 


*) Penulis adalah pengamat peradaban, pemerhati kebijakan fiskal, dan penggagas paradigma "APBN Memakmurkan Belanja Rakyat" untuk mewujudkan kesejahteraan yang inklusif dan berkelanjutan.