Lampung Selatan (ANTARA) - Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan (Lamsel) memperketat pengawasan dan kesiapsiagaan menghadapi ancaman kebakaran hutan dan lahan (karhutla) setelah terdeteksi 155 titik panas (hotspot) di wilayah tersebut.

"Data Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG) menunjukkan dari 155 hotspot tersebut, enam titik memiliki tingkat kepercayaan tinggi yang berpotensi kuat mengindikasikan adanya titik api,” kata Wakil Bupati Lampung Selatan M. Syaiful Anwar di Kalianda, Sabtu.

Kondisi tersebut, kata dia, menjadi peringatan dini bagi pemerintah daerah bersama seluruh pemangku kepentingan untuk meningkatkan langkah pencegahan dan kesiapsiagaan, terutama di tengah musim kemarau yang berpotensi meningkatkan risiko karhutla.

Oleh karena itu, guna penguatan langkah pencegahan, Pemkab Lamsel bersama TNI, Polri, Basarnas, BMKG, BPBD, Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan, Kwarcab Pramuka, relawan, serta organisasi masyarakat menggelar rapat koordinasi (Rakor) kesiapsiagaan dan penanganan karhutla di Aula Radin Inten Polres Lampung Selatan.

“Penanganan karhutla tidak dapat dilakukan oleh satu instansi saja, melainkan membutuhkan sinergi terpadu antara TNI-Polri, Pemerintah Daerah, DPRD, dan seluruh elemen masyarakat,” katanya.

Menurut dia, Rakor tersebut menjadi momentum untuk menyatukan langkah, memperkuat koordinasi, sekaligus memastikan kesiapan seluruh unsur dalam menghadapi potensi bencana.

Ia meminta seluruh pihak menyelaraskan pola respons agar penanganan di lapangan dapat dilakukan secara cepat dan terkoordinasi.

“Mari kita manfaatkan rakor ini untuk menyelaraskan langkah dan respons cepat di lapangan. Semoga upaya kita bersama dapat menjaga Lampung Selatan tetap aman dan kondusif,” ujarnya.

Sementara itu, Kapolres Lampung Selatan AKBP Deddy Kurniawan menekankan bahwa upaya penanggulangan bencana harus dilakukan sejak tahap pencegahan dan tidak menunggu sampai bencana terjadi.

“Tujuannya untuk menyamakan persepsi dan menyatukan frekuensi bahwa bencana, baik karhutla, banjir, tsunami maupun bencana lainnya, bukan hanya tanggung jawab satu instansi, tetapi tanggung jawab kita bersama,” ucap dia.

Ia mengajak seluruh unsur memperkuat koordinasi serta menyiapkan langkah antisipasi secara terintegrasi guna meminimalkan dampak yang dapat ditimbulkan.

“Kita harus memiliki tanggung jawab bersama untuk menanggulangi dan mengantisipasi bencana, jangan sampai terjadi di Kabupaten Lampung Selatan,” ucapnya.

Selain memperkuat koordinasi lintas sektor, kepolisian juga mendorong peningkatan edukasi kepada masyarakat sebagai bagian penting dari pencegahan karhutla.

Sosialisasi mengenai bahaya membuka atau membersihkan lahan dengan cara membakar, kata dia, harus terus dilakukan, terutama di wilayah yang memiliki tingkat kerawanan kebakaran.

“Edukasi preventif kepada masyarakat harus terus dilakukan. Kita harus membangun kesadaran bahwa pencegahan merupakan langkah utama. Jangan menunggu terjadi kebakaran baru kita bergerak,” ujar dia.

Dia mengatakan jajaran kepolisian bersama pemerintah daerah dan instansi terkait akan mengintensifkan sosialisasi serta edukasi kepada masyarakat.

“Saya punya prinsip, dimana ada api, walaupun kecil, langsung kita padamkan,” kata Dedy.

Melalui rakor tersebut, seluruh unsur terkait berkomitmen memperkuat pengawasan, meningkatkan kesiapsiagaan, serta mengedepankan upaya pencegahan untuk menekan risiko karhutla selama musim kemarau.

Langkah tersebut diharapkan dapat mempercepat penanganan, apabila ditemukan titik api sekaligus melindungi masyarakat, lingkungan dan kawasan hutan dari ancaman kebakaran.

Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.