Mencari Tumbal Usai Kepercayaan Publik Menurun

JAKARTA – Menjelang dua tahun usia pemerintahannya, Presiden Prabowo Subianto mendapat kado yang kurang mengenakkan. Tingkat kepuasan publik terhadap kinerja pemerintahan Prabowo menurun drastis, setidaknya 30,1 persen.

Menurunnya tingkat kepuasan publik terhadap pemerintah ini diungkap Saiful Mujani Research and Consulting. Berdasarkan hasil survei terbaru pada 5-19 Juli 2026 bertajuk “Kondisi Ekonomi Politik dan Approval Rating Presiden”, tingkat kepuasan publik pada pemerintahan Prabowo kini menyentuh angka 51,1 persen. Persentasenya menurun 30,1 persen dalam sembilan bulan terakhir. Pada November 2025 angka kepuasan Prabowo sentuh angka 81,2 persen.

“Approval rating tidak datang dari hampa. Penurunan kepuasan terhadap kinerja Presiden Prabowo terjadi bersamaan dengan memburuknya penilaian masyarakat terhadap kondisi ekonomi, politik, dan penegakan hukum,” ujar Direktur Eksekutif SMRC, Deni Irvani, Minggu 26 Juli lalu.

Sementara itu publik yang merasa tidak atau sangat tidak puas pada kinerja Presiden Prabowo meningkat dari 16 persen pada survei November 2025 menjadi 46,9 persen pada survei Juli 2026. Survei tersebut juga menemukan sekitar 4,8 persen warga merasa sangat puas pada kinerja presiden, sedangkan 46,3 persen warga merasa cukup puas, 35 persen kurang puas, 11,9 persen tidak puas sama sekali, dan 2,1 persen tidak tahu atau tidak menjawab.

Menurunnya tingkat kepuasan publik itu membuat pakar komunikasi politik, Emrus Sihombing mendesak Presiden Prabowo segera melakukan evaluasi besar-besaran terhadap jajaran pembantunya di kabinet. Menurutnya, penurunan tingkat kepuasan publik harus menjadi momentum melakukan pembenahan mendasar terhadap kinerja menteri maupun kepala lembaga.

Dia menegaskan, evaluasi tidak cukup hanya melihat tingkat kepuasan terhadap presiden, juga harus menyasar lebih dari 100 pembantu presiden yang bertanggung jawab menjalankan kebijakan pemerintah. “Lakukan evaluasi terhadap pembantunya yang 100 itu. Lakukan reshuffle yang sangat mendasar sehingga tingkat kepuasan publik tidak semakin menurun,” tukasnya, Selasa 28 Juli.

Dia berharap agar survei-survei yang dilakukan berikutnya tidak hanya mengukur tingkat kepuasan terhadap presiden, tetapi juga memotret secara rinci performa masing-masing kementerian dan lembaga. “Survei itu perlu di-breakdown sampai tingkat kementerian maupun kepala badan, sehingga presiden bisa mengetahui siapa yang benar-benar bekerja dan siapa yang menjadi beban pemerintahan,” tambah Emrus.

Dia menilai, hasil pemetaan tersebut dapat dijadikan dasar objektif bagi presiden untuk mempertahankan menteri yang berkinerja baik sekaligus mengganti pejabat yang dinilai gagal menjalankan tugasnya. Selain itu, besarnya jumlah pembantu presiden yang dinilai tidak sebanding dengan kondisi ekonomi nasional saat ini.

Penurunan Kepuasan Publik Merupakan Alarm Peringatan

Lebih lanjut, Emrus mengatakan, penurunan sekitar 30 poin dalam kurun sembilan bulan merupakan sinyal yang tidak boleh diabaikan pemerintah. Dia melihat, penurunan tersebut sangat logis apabila dikaitkan dengan memburuknya persepsi masyarakat terhadap sejumlah sektor strategis, terutama ekonomi, penegakan hukum, politik, serta komunikasi pemerintah.

Dia menilai, berbagai program yang digagas Presiden Prabowo pada dasarnya memiliki tujuan yang baik. Sayangnya, implementasi di lapangan masih belum berjalan sesuai arah kebijakan presiden. Dia mencontohkan program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang sempat menghadapi berbagai persoalan, mulai dugaan korupsi hingga distribusi yang dinilai belum tepat sasaran.

Karena itu, Emrus menekankan pentingnya evaluasi terhadap seluruh pembantu presiden agar tujuan kebijakan tidak berhenti pada tataran konsep, tetapi benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Pasalnya, tidak semua menteri berkinerja buruk. Dia mencontohkan, Menteri Pertanian sebagai salah satu pembantu presiden yang dianggao menunjukkan kinerja positif, terutama dalam menjaga ketersediaan pangan nasional.

Emrus menegaskan, pejabat yang tidak mampu menerjemahkan arahan presiden sebaiknya memiliki keberanian untuk mengundurkan diri daripada mempertahankan jabatan yang justru menurunkan kepercayaan publik terhadap pemerintah. Sebab, menurunnya kepuasan publik berpotensi berkembang menjadi ketidakpercayaan terhadap pemerintah apabila tidak segera ditangani. “Kondisi tersebut, dapat memicu sikap apatis masyarakat dan menghambat keberhasilan berbagai program pembangunan,” imbuhnya.

Pakar Komunikasi Politik, Jamiluddin Ritonga juga menyebut kemerosotan tingkat kepuasan publik dipicu oleh rendahnya kinerja jajaran menteri di sektor ekonomi, politik, dan penegakan hukum yang berimbas pada kesulitan masyarakat dalam kehidupan sehari-hari.

Menurutnya, evaluasi terhadap para pembantu presiden di ketiga sektor tersebut saat ini menjadi sebuah keharusan yang tidak bisa ditunda. Terkait sektor ekonomi, lonjakan kebutuhan pokok dan lambatnya pergerakan pendapatan menjadi sorotan utama yang sangat membebani masyarakat. Kesulitan ekonomi ini semakin diperparah oleh iklim industri yang lesu dan terbatasnya ketersediaan lapangan kerja baru bagi masyarakat.

Dari sisi perpolitikan nasional, terjadi kekecewaan atas merosotnya kualitas demokrasi dan perlindungan terhadap hak-hak masyarakat sipil di Indonesia. “Di bidang politik, khususnya demokrasi di Indonesia, menunjukkan adanya kemunduran, yang ditandai masih menguatnya pengaruh oligarki, lemahnya fungsi pengawasan parlemen, serta penurunan kebebasan sipil. Hal ini membuat ketidakpuasan publik terhadap pemerintahan Prabowo semakin tinggi,” tutur Jamil.

Sementara itu, aparat penegak hukum dinilai masih jauh dari harapan karena belum mampu memberikan rasa keadilan yang setara bagi seluruh lapisan masyarakat. “Dalam penegakan hukum, publik juga menilai masih tebang pilih. Hukum dikesankan masih tajam kepada si miskin dan tumpul kepada pejabat dan si kaya,” tukasnya.

Lebih lanjut, Jamil menilai bahwa setidaknya ada 11 pejabat setingkat menteri di bidang ekonomi, politik, dan penegakan hukum yang berpotensi dicopot akibat kinerja yang dinilai rendah oleh masyarakat. Beberapa menteri bidang ekonomi yang dianggap layak dicopot antara lain Menko Perekonomian Airlangga Hartarto, Menko Pangan Zulkifli Hasan, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa, dan Menteri Perdagangan Budi Santoso.

“Menteri Energi dan Sumber Daya Manusia (ESDM) Bahlil Lahadalia juga layak di reshuffle. Sebab kebijakannya yang kerap kontroversial di bidang energi kerap mempengaruhi bidang ekonomi,” tambahnya.

Tak hanya sektor ekonomi, Jamil juga menyebut jajaran pejabat di bidang politik dan komunikasi yang patut masuk dalam daftar evaluasi. “Dalam bidang politik yang layak di reshuffle Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian, Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Hafid, dan Badan Komunikasi Pemerintah Muhammad Qodari,” ungkapnya.

Di bidang penegakan hukum dan keamanan, tiga pimpinan lembaga turut masuk dalam daftar yang dinilai layak diganti oleh Presiden Prabowo. “Sementara dalam bidang penegakan hukum, yang layak di reshuffle Menteri Hukum Supratman Andi Agtas, Jaksa Agung Sanitiar Burhanudin, dan Kapolri Listyo Sigit Prabowo,” kata Jamil.

“Jadi, untuk mendongkrak kinerja bidang ekomomi, politik, dan penegakan hukum, para menteri tersebut kiranya layak direshuffle,” sambungnya.

Agustus Diprediksi menjadi Momentum Reshuffle Kabinet

Pengamat politik dan militer dari Universitas Nasional, Selamat Ginting, memprediksi akan ada reshuffle sejumlah menteri kabinet Merah Putih dalam Agustus 2026 ini. Sidang Kabinet Paripurna di Istana Negara pada Senin 20 Juli lalu disinyalir jadi rapat terakhir sejumlah menteri. Meski tidak merinci kemungkinan menteri yang akan dicopot, prediksi itu dapat dibaca dari urutan menteri yang menyampaikan sambutan, pidato, bahkan posisi duduk. “Ini bisa menjadi rapat kabinet paripurna terakhir sejumlah menteri. Presiden sudah waktunya mengakhiri “bulan madu” dengan orang-orang Jokowi,” ungkapnya.

Mengawali masa jabatan, Presiden Prabowo Subianto melantik 18 menteri dari kabinet Presiden Ketujuh RI Joko Widodo. Dari jumlah itu, setidaknya terdapat 15 menteri aktif hingga kini. Selain itu, dia pun menyinggung Kapolri Listyo Sigit dan Jaksa Agung ST Burhanuddin yang diketahui menjabat setidaknya selama lima tahun.

Selamat menyatakan, ada perubahan hubungan politik antara Prabowo dan Gibran. Begitu pula ada perubahan relasi kuasa Prabowo dengan sejumlah menteri dari pemerintahan sebelumnya. Dia menduga, efisiensi anggaran kementerian dan pemerintah daerah disengaja oleh Prabowo untuk membuat pelaksana pemerintahan tidak nyaman. “Enggak bisa main-main dengan oligarki karena dipantau,” imbuhnya.

Tapi, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menegaskan hingga saat ini Presiden Prabowo Subianto belum berencana melakukan perombakan (reshuffle) Kabinet Merah Putih, meski evaluasi kinerja para menteri terus berjalan. Prasetyo mengatakan, proses evaluasi dan pengawasan terhadap jajaran kabinet dilakukan secara rutin untuk memastikan pelaksanaan program pemerintah berjalan sesuai target. “Sebagaimana yang sering kami sampaikan bahwa proses evaluasi atau pengawasan itu tidak selalu kemudian berujung dengan adanya reshuffle,” ujarnya.

Menurut dia, Presiden memiliki parameter tersendiri dalam mengevaluasi kinerja kementerian maupun para pejabat melalui koordinasi, pemantauan, dan pemberian masukan secara berkala. Selain capaian kinerja, aspek komunikasi publik para menteri juga menjadi bagian dari evaluasi. Apabila terdapat penyampaian kepada publik yang kurang tepat, hal tersebut akan menjadi catatan untuk diperbaiki.

Prasetyo menegaskan proses monitoring, pengawasan, dan evaluasi dilakukan agar setiap kementerian menjalankan program secara benar, cepat, memiliki tata kelola yang baik, serta mampu menyelesaikan berbagai persoalan masyarakat.

Bagikan: