Jakarta (ANTARA) - Menteri Keuangan Suahasil Nazara mendorong mobilisasi investasi swasta di sektor kelapa sawit untuk diarahkan kepada pengembangan seluruh rantai nilai industri, termasuk penguatan kapasitas pekebun rakyat.

Pernyataan itu ia sampaikan dalam kegiatan "Plantation360: Mobilizing Private Capital for More and Better Jobs" yang diselenggarakan EDS16 dan Council of Palm Oil Producing Countries (CPOPC) di Bangkok, Thailand.

"Jika kita ingin kelapa sawit berkontribusi pada pertumbuhan yang inklusif, modal swasta harus mampu menjangkau seluruh rantai nilai (value chain), termasuk membantu pekebun memperoleh akses yang lebih baik terhadap pembiayaan, teknologi, pasar, dan pengetahuan," kata Suahasil, dalam keterangannya yang dikutip di Jakarta, Selasa.

Untuk mewujudkan itu, ia menekankan tiga langkah utama.

Pertama, menjadikan keberlanjutan sebagai daya tarik investasi melalui hilirisasi produk pangan, oleokimia, biomaterial, serta pengembangan teknologi pengolahan dan inovasi produk.

Upaya ini juga mencakup pengembangan energi berbasis sawit, seperti B50, green diesel, bahan bakar penerbangan berkelanjutan (SAF), pemanfaatan minyak jelantah, dan bensin berbasis bahan baku pertanian.

Kedua, memperkuat peran pemerintah dan lembaga pembiayaan pembangunan dalam menarik investasi swasta melalui skema berbagi risiko, bantuan teknis, dan penyiapan proyek, terutama untuk peremajaan perkebunan rakyat, ketertelusuran rantai pasok, dan hilirisasi.

Dalam hal ini, Badan Pengelola Dana Perkebunan (BPDP) mendukung peremajaan perkebunan, pengembangan keterampilan, penelitian, dan infrastruktur dengan prinsip transparansi, ketepatan sasaran, serta tanggung jawab fiskal.

Ketiga, memastikan pekebun rakyat terlibat dalam seluruh rantai nilai industri sawit, bukan hanya sebagai pemasok, tetapi juga sebagai produsen dan wirausaha.

Dengan demikian, investasi sawit diharapkan dapat menciptakan lapangan kerja lebih produktif, meningkatkan keterampilan dan kondisi kerja, serta memperluas peluang ekonomi di bidang agribisnis, logistik, pengolahan, layanan digital, rekayasa, dan teknologi.

Menkeu juga menegaskan bahwa penciptaan nilai tambah dan lapangan kerja berkualitas harus berjalan seiring dengan perlindungan lingkungan.

Sejak Februari 2025, Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan telah menertibkan dan mengembalikan 6,2 juta hektare kawasan hutan yang sebelumnya digunakan secara tidak sah, termasuk untuk aktivitas perkebunan kelapa sawit.

Langkah tersebut merupakan bagian dari upaya pemerintah menertibkan pemanfaatan kawasan hutan dan memperkuat kredibilitas industri sawit Indonesia dalam menerapkan prinsip keberlanjutan.

Suahasil menggarisbawahi, sektor kelapa sawit dapat memberikan manfaat ekonomi yang lebih luas sekaligus menjaga kelestarian lingkungan melalui investasi yang tepat, peningkatan produktivitas, penguatan peran pekebun rakyat, dan pengembangan industri hilir.

"Indonesia meyakini bahwa perdebatan mengenai kelapa sawit perlu bergerak melampaui pilihan sederhana antara pembangunan dan keberlanjutan. Kita harus menunjukkan bahwa keduanya dapat saling memperkuat. Itulah potensi nyata dari Plantation360," tutur Menkeu.

Baca juga: BPDP: Penerimaan pungutan ekspor pada 2024 capai Rp25,76 triliun

Baca juga: Kemenkeu hadirkan Gebyar UMKM dan Sawit NTT agar naik kelas

Baca juga: Menkeu: Hilirisasi sawit sangat penting tingkatkan nilai tambah ekspor

Pewarta: Imamatul Silfia
Editor: Kelik Dewanto
Copyright © ANTARA 2026

Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.