Menkeu sebut anggaran MBG tahun 2027 sekitar Rp240 triliun

Jumat, 14 Agustus 2026 22:27 WIB

Menkeu Purbaya Yudhi Sadewa (dua dari kiri) dalam Konferensi Pers RAPBN dan Nota Keuangan Tahun Anggaran 2027 di Jakarta, Jumat (14/8/2026). ANTARA/Lintang Budiyanti Prameswari.

Jakarta (ANTARA) - Menteri Keuangan (Menkeu), Purbaya Yudhi Sadewa menyebut anggaran Program Makan Bergizi Gratis (MBG) tahun 2027 akan bertambah menjadi sekitar Rp240 triliun, dimana pada tahun 2026 dialokasikan sebesar Rp229 triliun.

"Sekitar Rp240 triliun untuk MBG," katanya dalam Konferensi Pers RAPBN dan Nota Keuangan Tahun Anggaran 2027 di Jakarta, Jumat.

Purbaya menyampaikan pihaknya mengalokasikan anggaran sebesar Rp820,9 triliun untuk belanja program pendidikan pada Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) Tahun Anggaran 2027.

Dari total anggaran tersebut, untuk Program MBG dialokasikan bagi 60,6 juta penerima.

Kemenkeu juga memperkuat pengawasan pelaksanaan anggaran Program MBG dengan memanfaatkan jaringan Kantor Wilayah (Kanwil) Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) di seluruh Indonesia.

Purbaya mengatakan jajaran Kanwil DJPb di tingkat kabupaten/kota sudah melakukan survei ke Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di masing-masing wilayah untuk memantau berbagai aspek pelaksanaan program MBG.

“Bukan naruh perwakilan, kita memang punya di seluruh provinsi sampai dari tingkat II di seluruh Indonesia, di Kanwil Perbendaharaan (DJPb). Nah, itu kita manfaatkan sekarang untuk melakukan semacam survei ke semua aspek-aspek (SPPG) yang ada di sana,” kata Purbaya di Jakarta pada Rabu (12/8).

Berdasarkan laporan pantauan tersebut, Purbaya menyampaikan bahwa secara umum pelaksanaan program MBG berjalan dengan baik.

Sementara itu, Badan Gizi Nasional (BGN) memperkuat koordinasi dengan pemerintah daerah (pemda) untuk mengawal pelaksanaan program MBG agar berjalan lebih optimal di daerah.

Kepala BGN, Sudaryono atau yang akrab disapa Mas Dar menyampaikan penguatan koordinasi dengan pemda menjadi bagian penting dalam pelaksanaan MBG, karena mereka memiliki peran langsung dalam mendukung berbagai aspek pelaksanaan program di wilayah masing-masing.

“Kami menyampaikan apresiasi yang tinggi terhadap kepala daerah yang selama ini memang membersamai program MBG, baik untuk mendukung program itu terlaksana dengan baik, termasuk juga mohon maaf setiap ada terjadinya kecelakaan, keracunan," katanya.

Dia mengatakan BGN membutuhkan dukungan dan kolaborasi pemda untuk memastikan berbagai persoalan dalam pelaksanaan MBG dapat ditangani secara bersama-sama.