Menkeu Suahasil: Insentif pajak 2026 diprediksi capai Rp576 T

Rabu, 23 September 2026 12:36 WIB

Menteri Keuangan Suahasil Nazara memberikan pemaparan dalam kegiatan ANTARA Business Forum di Jakarta, Rabu (23/9/2026). (ANTARA/Imamatul Silfia)

Jakarta (ANTARA) - Menteri Keuangan Suahasil Nazara menyatakan insentif perpajakan pada tahun anggaran 2026 diperkirakan akan mencapai Rp576,4 triliun, setara dengan 2,24 persen terhadap produk domestik bruto (PDB).

“Tahun 2026 kami estimasi Rp576 triliun yang tidak dimasukkan oleh otoritas pajak kita, namun dia terus beredar di tengah-tengah masyarakat dan memperkuat konsumsi maupun investasi,” kata Suahasil dalam kegiatan ANTARA Business Forum di Jakarta, Rabu.

Menkeu Suahasil menjelaskan insentif perpajakan merupakan instrumen fiskal yang bertujuan untuk menjaga daya beli, memperkuat investasi, dan meningkatkan daya saing.

Tujuan itu dicapai dengan menerbitkan peraturan yang memberikan pembebasan pajak, pengurangan pajak, maupun tarif pajak khusus bagi berbagai kelompok.

Sejumlah target penerima insentif perpajakan di antaranya termasuk usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) serta sektor bidang usaha seperti manufaktur, pertanian, perdagangan, hingga konstruksi.

“Yang berada di dunia usaha biasanya dapat melihat berbagai macam insentif yang bisa dimanfaatkan. Dan kami menginginkan kalau insentif ini sudah dikeluarkan, kebijakannya dipakai,” jelas Suahasil.

Dengan skenario itu, lanjut Menkeu Suahasil, rasio pajak (tax ratio) Indonesia yang berada di kisaran 10,1 persen secara ilustratif dapat mencapai sekitar 12,3 persen apabila memperhitungkan insentif perpajakan senilai sekitar 2,24 persen terhadap PDB yang tidak dipungut pemerintah.

Sementara itu, insentif perpajakan pada tahun anggaran 2027 diperkirakan mencapai Rp632 triliun atau 2,26 persen PDB.

Berita ini telah tayang di Antaranews.com dengan judul: Menkeu Suahasil: Insentif pajak 2026 diperkirakan capai Rp576 triliun

Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.