REPUBLIKA.CO.ID,Kuningan Bersiap Hadapi Musim Hujan

KUNINGAN – Musim hujan di wilayah Jawa Barat diprakirakan akan mulai terjadi pada November 2026. Untuk itu, Pemkab Kuningan pun bersiaga menghadapi potensi risiko bencana hidrometeorologi yang terjadi pada saat hujan tiba.

Bupati Kuningan, Dian Rachmat Yanuar, mengatakan, kesiapan dan kesiagaan menjadi faktor penting untuk menekan dampak bencana, baik terhadap keselamatan masyarakat maupun kerugian material. Ia meminta agar penanganan bencana tidak menggunakan pola lama, yakni baru bergerak setelah ada kejadian.

“Prinsipnya kita harus bergerak berdasarkan risiko, bukan berdasarkan karena kejadian,” ujar Dian, saat memimpin Rapat Koordinasi Lintas Sektor Kesiapan Penanggulangan Bencana Alam Banjir dan Tanah Longsor Tingkat Kabupaten Kuningan Tahun 2026, Selasa (6/10/2026).

Rakor itu juga diikuti wakil bupati, kapolres Kuningan, dandim 0615/Kuningan, serta unsur lintas sektor lainnya. Kegiatan itu dilakukan untuk memastikan kesiapan pemerintah menghadapi ancaman bencana hidrometeorologi yang berpotensi meningkat memasuki musim penghujan.

“Yang paling penting, dalam kebencanaan itu kita siap, kita siaga. Karena dengan kesiapan dan kesiagaan, kita akan mengurangi dampak atau kerugian yang ditimbulkan oleh sebuah bencana,” kata Dian.

Untuk itu, lanjutnya, informasi mengenai potensi ancaman dan sistem peringatan dini harus mampu diterima dengan cepat. Kecepatan informasi tersebut kemudian harus diikuti dengan kecepatan mengambil keputusan dan bertindak di lapangan.

Menghadapi potensi bencana hidrometeorologi, Dian meminta empat hal untuk diperkuat. Pertama, kolaborasi dan koordinasi antara pemerintah, masyarakat, dunia usaha, akademisi, serta media.

“Kedua, menyiapkan posko kesiapsiagaan dan memastikan pemantauan dilakukan secara berkelanjutan,” ucapnya.

Ketiga, mengaktifkan sumber daya manusia dan meningkatkan peran masyarakat dalam menghadapi potensi bencana. Keempat, memperkuat pemetaan dan deteksi dini terhadap wilayah-wilayah yang memiliki tingkat risiko tinggi.

“Kuncinya adalah koordinasi, kecepatan informasi dan kecepatan bertindak,” tegas Dian.

Pemetaan risiko menjadi penting karena kesiapsiagaan tidak cukup hanya dengan menyiapkan personel. Pemerintah juga perlu mengetahui sejak awal di mana potensi ancaman berada, apa kebutuhan di lokasi tersebut, serta sarana dan prasarana apa yang harus disiapkan.

Dian menegaskan, penyampaian potensi bencana bukan untuk menciptakan ketakutan di tengah masyarakat. Sebaliknya, informasi risiko harus menjadi bagian dari upaya membangun kewaspadaan bersama.

Menurutnya, masyarakat perlu mengetahui ancaman di wilayah masing-masing. Sementara pemerintah harus memastikan sistem kesiapsiagaan berjalan ketika kondisi darurat benar-benar terjadi.

“Saya bukan bercerita horor di sini. Ini bentuk kesiapsiagaan dan kewaspadaan saja,” tukasnya. n lilis sri handayani