Bagikan:

JAKARTA - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) mengungkap, akan mempercepat penerbitan sertifikat tanah gratis bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).

Pada tahap awal, program percepatan pendaftaran tanah lintas sektor tersebut diprioritaskan untuk 1,1 juta penerima manfaat.

Menteri ATR/Kepala BPN Nusron Wahid menjelaskan, percepatan sertifikasi gratis tersebut akan dilakukan bersama dengan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) serta Badan Pusat Statistik (BPS).

Pada saat yang sama, pihaknya juga telah meneken Surat Edaran Bersama (SEB) antara Kementerian ATR/BPN Kementerian PKP serta BPS guna mendorong efektivitas keja sama.

"Melalui penandatanganan SEB ini, Kementerian ATR/BPN mendukung penuh pelaksanaan percepatan pendaftaran tanah lintas sektor bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Kami ingin memastikan masyarakat tidak hanya memiliki rumah layak, tetapi juga kepastian hukum atas tanahnya," ujar Nusron dikutip dari laman resmi Kementerian ATR/BPN, Kamis, 23 Juli.

Nusron menyebut, secara teknis pelaksanaan sertifikasi tanah MBR dibagi ke dalam tiga klaster utama, yakni Program Bantuan Pemerintah, Pembiayaan Perbankan melalui Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) dan Klaster Mandiri.

Untuk tahap awal, pemerintah membidik penyelesaian legitimasi aset tanah dari basis data Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) periode 2015–2024.

Pemerintah mencatat, rekam jejak penerima BSPS dalam kurun sembilan tahun terakhir tersebut mencakup sekitar 1,1 juta unit rumah MBR yang akan diselesaikan legalitas pertanahannya.

"Dari 1,1 juta rumah rentang tahun 2015–2024 ini yang pertama kami bidik. Kami juga akan menyelesaikan berdasarkan data BSPS 2025 sebanyak 45.000 rumah penerima manfaat, juga data BSPS 2026 sebanyak 400.000 rumah penerima manfaat," ucap dia.

BACA JUGA:

Sejalan rencana tersebut, sinkronisasi dan kalibrasi data menjadi poin krusial yang bakal diperhatikan guna memastikan penyaluran sertifikat tepat sasaran serta mencegah tumpang tindih kepemilikan.

Melalui kepastian hak hukum pertanahan tersebut, pemerintah berharap, penerima manfaat tidak hanya memperoleh hunian layak, tetapi juga mampu memanfaatkan sertifikat tanah untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi keluarga.

Add VOI as a Preferred Source

Follow VOI news updates across Google.

+