Kami tentunya ingin ini berjalan aman dan tidak ada persoalan serta juga kendala

Palangka Raya (ANTARA) - Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat (Kobar), Kalimantan Tengah (Kalteng) dan Pertamina menindaklanjuti keluhan masyarakat dan mencari solusi tentang antrean panjang yang terjadi di stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU).

"Pertemuan ini salah satunya untuk menjawab persoalan-persoalan yang selama ini dikeluhkan oleh masyarakat, baik itu secara langsung disampaikan kepada kami dan juga melalui media sosial," kata Bupati Kobar Nurhidayah di Pangkalan Bun, Kamis.

Tindak lanjut tersebut dilakukan melalui rapat koordinasi antara Pemkab Kobar yang dipimpin bupati setempat bersama Sales Branch Manager II Fuel Kalimantan Tengah PT Pertamina Patra Niaga (Persero), Lucky Harianto terkait penyaluran dan pendistribusian bahan bakar minyak.

Nurhidayah mengatakan, pemerintah daerah tidak ingin berdiam diri. Pihaknya segera melakukan koordinasi lebih lanjut kepada pihak-pihak terkait, sebagai upaya dalam memaksimalkan pelayanan kepada masyarakat.

"Hal tersebut agar, pendistribusian BBM di Kabupaten Kobar dapat berjalan lancar, tertib, tepat sasaran, serta tentunya kebutuhan masyarakat dapat terpenuhi," kata Wanita berhijab itu.

Pemkab Kobar juga telah membentuk Satgas yang anggotanya terdiri dari unsur Polres, Kodim 1014/ Pangkalan Bun dan juga Kejaksaan Negeri Kotawaringin Barat.

Nurhidayah menyampaikan, pihaknya telah berupaya dalam konteksnya, pelayanan merupakan prioritas utama, namun tetap ada keterbatasan Pemerintah Daerah di lapangan terutama tidak melebihi dari sisi kewenangan yang ada.

"Kami tentunya ingin ini berjalan aman dan tidak ada persoalan serta juga kendala, tetapi dari sisi pendistribusian dan sifatnya regulasi, itu berada di tangan Pertamina," kata Nurhidayah.

Sementara itu, Sales Branch Manager II Fuel Kalimantan Tengah PT Pertamina Patra Niaga (Persero), Lucky Harianto menyatakan, stok BBM untuk pasokan di Kabupaten Kobar dalam kondisi aman.

Namun, ada penyebab lain yang membuat terjadinya antrean panjang di sejumlah SPBU di wilayah Kotawaringin Barat.

"Antrean panjang BBM ini terjadi karena pengaruh perubahan pola konsumsi masyarakat, setelah adanya penyesuaian harga BBM nonsubsidi jenis Pertamax beberapa waktu lalu," ungkapnya.

Lucky Harianto menjelaskan, saat ini realisasi konsumsi Pertamax mengalami penurunan sekitar 32 persen, sementara realisasi penggunaan Pertalite justru meningkat sekitar 12 persen.

"Jadi adanya pergeseran konsumsi inilah yang turut memengaruhi kondisi antrean di sejumlah SPBU," jelasnya.

Untuk tindak lanjut kondisi di lapangan itu, pihaknya terus melakukan langkah penguatan distribusi, diantaranya meningkatkan monitoring ketahanan stok di setiap SPBU, pemantauan rutin distribusi BBM dari depot ke lembaga penyalur.

Serta meminta setiap SPBU menerapkan manajemen stok secara optimal melalui pemantauan stok awal setiap pagi, evaluasi penyaluran harian, dan perencanaan kebutuhan untuk hari berikutnya.

Lucky mengatakan, pihaknya juga akan melakukan pengaturan jam operasional dan pengelolaan antrean di area SPBU, menambah nozzle pengisian Pertalite di beberapa lokasi.

"Kita juga akan melakukan koordinasi dengan aparat penegak hukum untuk mengantisipasi penyalahgunaan BBM bersubsidi. Akan ada tindak tegas lainnya yaitu pemblokiran akun barcode yang terindikasi melakukan penyalahgunaan," tegasnya.

Pihaknya juga akan mengusulkan penambahan kuota Pertamax dan peningkatan edukasi kepada operator SPBU agar menjalankan standar operasional prosedur (SOP), khususnya dalam penyaluran BBM bersubsidi dan penggunaan sistem QR Code.

"Harapannya dengan langkah-langkah yang kita upayakan tersebut, antrian panjang BBM di Kabupaten Kobar dapat di atasi, serta aktivitas di SPBU dapat berjalan lancar kembali," kata Lucky Harianto.

Baca juga: Pertamina tambah SPBUN perluas jangkauan pelayanan nelayan di Kobar

Pewarta: Rendhik Andika
Editor: Ahmad Wijaya
Copyright © ANTARA 2026

Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.