Sorong (ANTARA) - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Maybrat, Papua Barat Daya, menyiapkan lahan seluas 10 hektare di Kampung Fategomi, Distrik Aitinyo Utara, sebagai bentuk dukungan terhadap pelaksanaan Program Sekolah Rakyat yang diinisiasi pemerintah pusat.

Bupati Maybrat Karel Murafer di Sorong, Selasa, mengatakan pemerintah daerah berkomitmen melaksanakan Program Sekolah Rakyat sebagai upaya memutus rantai kemiskinan struktural dan kemiskinan ekstrem melalui sektor pendidikan, sekaligus meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM) menuju Indonesia Emas 2045.

"Pemerintah Kabupaten Maybrat telah menyiapkan lahan seluas 10 hektare di Kampung Fategomi sebagai lokasi pembangunan Sekolah Rakyat bagi keluarga miskin dan prasejahtera," katanya.

Ia menjelaskan Program Sekolah Rakyat sejalan dengan arah kebijakan nasional Presiden Prabowo Subianto yang menitikberatkan pada penguatan pembangunan SDM, pengentasan kemiskinan, serta pemerataan akses pendidikan, terutama bagi masyarakat rentan dan yang tinggal di daerah tertinggal.

Menurut dia, Sekolah Rakyat merupakan instrumen strategis untuk memutus mata rantai kemiskinan antargenerasi melalui penyediaan layanan pendidikan yang inklusif, terjangkau, dan berkualitas.

Karel mengatakan pelaksanaan program tersebut juga mengacu pada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang mengamanatkan pemerintah daerah untuk menyelenggarakan pelayanan dasar, termasuk di bidang pendidikan.

"Pembangunan Sekolah Rakyat juga menjadi bagian dari upaya pemerintah daerah menghadirkan layanan pendidikan yang adaptif terhadap kondisi geografis dan sosial budaya masyarakat lokal dengan mengacu pada data kemiskinan dan kerentanan sosial," ujarnya.

Ia menambahkan, program itu selaras dengan visi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Maybrat 2025-2029, yakni mewujudkan Kabupaten Maybrat yang maju, mandiri, sejahtera, dan berkeadilan.

Menurut Karel, tingkat kemiskinan di Kabupaten Maybrat pada 2025 masih mencapai sekitar 29 persen, lebih tinggi dibandingkan rata-rata Provinsi Papua Barat Daya sebesar 17,95 persen maupun angka nasional sebesar 8,25 persen.

Kondisi tersebut, lanjut dia, berdampak terhadap kualitas pendidikan masyarakat. Rata-rata lama sekolah di Kabupaten Maybrat pada 2025 baru mencapai sekitar tujuh tahun atau setara dengan jenjang kelas awal Sekolah Menengah Pertama (SMP).

"Selain itu, tingginya angka anak putus sekolah, khususnya dari keluarga miskin, masih menjadi tantangan yang harus diatasi melalui penyediaan akses pendidikan yang lebih merata," katanya.

Karena itu, Pemkab Maybrat meyakini Program Sekolah Rakyat dapat menjadi solusi dalam mencetak generasi muda dari keluarga miskin menjadi sumber daya manusia yang unggul dan berdaya saing, sehingga mampu meningkatkan kesejahteraan keluarga sekaligus menekan angka kemiskinan di daerah.

Ia menambahkan lahan yang disiapkan di Kampung Fategomi merupakan aset milik Pemerintah Kabupaten Maybrat yang telah dilengkapi surat pernyataan aset beserta dokumen pendukung lainnya.

Dalam usulan pembangunan tersebut, Pemkab Maybrat merencanakan Sekolah Rakyat untuk jenjang Sekolah Menengah Pertama (SMP) sebanyak tiga rombongan belajar dan Sekolah Menengah Atas (SMA) sebanyak tiga rombongan belajar.

Berkaitan dengan upaya pembangunan program strategis itu, Bupati Maybrat telah menyerahkan dokumen usulan Program Sekolah Rakyat kepada Kementerian Sosial RI pada 21 Juli 2026.

Pewarta: Yuvensius Lasa Banafanu
Editor : Evarianus Supar

COPYRIGHT © ANTARA 2026

Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.