Jakarta, VIVA – Presiden Prabowo Subianto menegaskan arah pembangunan ekonomi Indonesia harus tetap berlandaskan asas kekeluargaan sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 33 Undang-Undang Dasar (UUD) 1945. Menurutnya, tidak boleh ada pihak yang mengintimidasi maupun menguasai kekayaan bangsa sehingga hanya dinikmati oleh kelompok tertentu.

Baca Juga

Pernyataan tersebut disampaikan Prabowo saat memimpin Sidang Kabinet Paripurna (SKP) bersama jajaran Kabinet Merah Putih di Istana Negara, Jakarta, Senin, 20 Juli 2026.

ADVERTISEMENT

GULIR UNTUK LANJUT BACA

Dalam sidang itu, Presiden menyampaikan evaluasi terhadap berbagai program pemerintah yang telah berjalan menjelang dua tahun masa pemerintahannya.

Baca Juga

"Tentunya kita laksanakan sidang kabinet paripurna ini untuk kita evaluasi apa yang sudah kita kerjakan," kata Prabowo.

Ia mengatakan seluruh jajaran kabinet telah bekerja dengan intensitas tinggi dalam hampir dua tahun terakhir.

Baca Juga

"Saya kira tak hanya saudara-saudara, saya sendiri. Kita, di tahun-tahun ini, menjelang kita dua tahun, kita telah bekerja sangat keras dan sangat padat dan cepat," ujarnya.

Prabowo: Ekonomi Indonesia Berlandaskan Asas Kekeluargaan

Dalam arahannya, Prabowo menekankan bahwa pemerintah saat ini menjalankan sistem ekonomi sesuai amanat konstitusi, khususnya Pasal 33 UUD 1945.

Menurut dia, konsep ekonomi Indonesia bukanlah sistem yang membiarkan kekayaan hanya dikuasai oleh segelintir pihak, melainkan ekonomi yang disusun berdasarkan asas kekeluargaan.

Presiden menegaskan seluruh warga negara merupakan bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) sehingga setiap orang berhak menikmati hasil pembangunan secara adil.

"Kita sedang menjalankan UUD 1945, kita menjalankan Pasal 33. Perekonomian disusun berdasarkan asas kekeluargaan," tegas Prabowo.

Ia menambahkan, prinsip tersebut menjadi landasan agar tidak ada pihak yang mendominasi sumber daya nasional maupun menekan kelompok lain dalam aktivitas ekonomi.

"Perekonomian disusun atas asas kekeluargaan. Seluruh anak bangsa adalah bagian dari NKRI dan tidak boleh ada elemen yang menindas pihak lain, memborong kekayaan bangsa sehingga yang lain tidak bisa menikmati," ujarnya.

Singgung Kritik terhadap Program Makan Bergizi Gratis

ADVERTISEMENT

GULIR UNTUK LANJUT BACA

Dalam kesempatan yang sama, Prabowo juga menyinggung berbagai kritik yang diterima pemerintah terkait pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Menurutnya, program yang ditujukan untuk anak-anak, ibu hamil, dan lanjut usia justru kerap disebut sebagai bentuk pemborosan anggaran.

Halaman Selanjutnya

"Saya diserang karena mau memberi makan bergizi untuk anak-anak Indonesia, untuk ibu hamil, untuk lansia, dianggap pemborosan," kata Prabowo.