Jakarta (ANTARA) - Ketua DPR RI Puan Maharani meminta pemerintah untuk memperkuat penanggulangan krisis air, termasuk peningkatan infrastruktur di daerah rawan, menyusul krisis air bersih yang meluas di berbagai daerah dampak kemarau panjang.

Puan dalam keterangan di Jakarta, Rabu menilai saat sebuah wilayah mulai menunjukkan penurunan ketersediaan air, pemerintah harus segera menyiapkan distribusi air, memeriksa sumber air alternatif, dan memastikan fasilitas penyimpanan tersedia.

Terlebih lagi, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) sudah menyediakan informasi peringatan dini.

"Ketahanan air di Indonesia tengah diuji dengan banyaknya daerah yang mengalami krisis air dan kekeringan akibat kemarau panjang. Pemerintah perlu melakukan intervensi penanggulangan untuk membantu masyarakat terdampak," kata Puan.

Menurut dia, masyarakat tidak seharusnya terus berada dalam siklus menunggu hujan, kekurangan air, berjuang mencari alternatif ketersediaan air bersih, menerima bantuan tangki, lalu kembali menghadapi persoalan yang sama pada musim kemarau berikutnya.

Untuk itu, dia meminta pemerintah untuk dapat hadir menyelesaikan dua solusi sekaligus, yakni dengan memenuhi kebutuhan air warga untuk penanggulangan jangka pendek dan juga membangun sistem yang membuat warga terdampak dapat lebih siap menghadapi kekeringan berikutnya.

Dia pun mengingatkan pembangunan infrastruktur ketahanan air berkelanjutan merupakan hal yang penting.

Apalagi, lanjut Puan, BMKG telah memprediksi kondisi iklim Indonesia bergerak menuju periode kering yang lebih panjang, dengan bulan Juli 2026 sebagai bulan dengan curah hujan terendah di Indonesia sejak 1991.

Menurut dia, keberhasilan penanganan kekeringan bukan hanya ketika air berhasil dikirim setelah krisis terjadi, tetapi ketika masyarakat memiliki akses air yang cukup, aman, dan berkelanjutan sebelum keadaan mencapai titik darurat.

"Infrastruktur harus semakin ditingkatkan," ucapnya.

Berdasarkan catatannya, Puan mengatakan krisis air bersih meluas di berbagai daerah, seperti di Sikka, Nusa Tenggara Timur (NTT).

Krisis air di daerah itu telah berlangsung selama sekitar tiga pekan dan membuat warga terpaksa mencari sumber air alternatif untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.

Bahkan, salah satu upaya yang dilakukan warga Sikka, yakni memanfaatkan air yang keluar dari batang pisang untuk berbagai kebutuhan, mulai dari mandi, mencuci hingga memasak.

Selain di Sikka, krisis air juga terjadi di sejumlah daerah di Jawa Barat, Jawa Timur, dan Jawa Tengah. Di Trenggalek misalnya, krisis air bersih terjadi di 51 desa yang tersebar di 12 kecamatan dengan 27.786 jiwa terdampak.

Selain itu, lebih dari 36 ribu jiwa di Boyolali juga terdampak kekeringan sehingga warga terpaksa harus antre droping air bersih karena sumur mengering.

Kemudian dilaporkan pula sebanyak 1.196.815 warga di Jawa Barat mengalami krisis air akibat terdampak kekeringan pada musim kemarau ini.

Baca juga: Anggota DPR: Penanganan krisis air bersih butuhkan kehadiran negara

Baca juga: Komisi V minta mitigasi air bersih harus dilakukan tanpa tunggu krisis

Pewarta: Bagus Ahmad Rizaldi
Editor: Benardy Ferdiansyah
Copyright © ANTARA 2026

Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.