Sekjen PBB: Tindakan Israel di Tepi Barat dibayangi pembersihan etnis

Istanbul (ANTARA) - Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) Antonio Guterres pada Selasa memperingatkan bahwa kekerasan Israel, pengusiran warga, dan perluasan permukiman ilegal di Tepi Barat yang diduduki merusak prospek perdamaian serta meningkatkan risiko pembersihan etnis.

“Kekerasan, pengusiran, dan perluasan permukiman oleh Israel di Tepi Barat yang diduduki sedang merusak jalan menuju perdamaian dan meningkatkan bayang-bayang pembersihan etnis,” kata Guterres dalam pidatonya pada Sidang Majelis Umum ke-81 PBB di New York.

“Kita tidak boleh membiarkan solusi dua negara menghilang di depan mata kita,” tambahnya.

Guterres mengatakan situasi yang menghancurkan di wilayah Palestina yang diduduki tidak boleh diabaikan di tengah gejolak yang lebih luas yang melanda Timur Tengah.

Ia menyebut serangan Hamas pada 7 Oktober 2023 sebagai tindakan mengerikan, tetapi mengatakan serangan tersebut kemudian diikuti oleh gempuran terhadap warga Palestina di Gaza, dengan skala pembunuhan dan kehancuran yang belum pernah dirinya saksikan selama bertahun-tahun menjabat sebagai sekretaris jenderal.

Ia turut mengingatkan bahwa Mahkamah Internasional (ICJ) telah mengeluarkan tindakan sementara yang mengikat secara hukum dalam perkara terkait penerapan Konvensi Genosida di Jalur Gaza.

Sekjen PBB tersebut juga merujuk pada pendapat penasihat yang dikeluarkan pengadilan, dengan mengatakan bahwa PBB harus diizinkan menjalankan mandatnya di Gaza dan staf serta personel kemanusiaannya harus dilindungi.

“Semua pihak harus mematuhi hukum internasional dan perintah pengadilan,” tegasnya.

Lebih lanjut, Guterres mengatakan konflik terus menjalar di Timur Tengah, sementara apa yang disebut sebagai gencatan senjata hanya menjadi “sedikit lebih dari sekadar api yang lebih kecil”, dengan warga sipil tetap menanggung dampaknya.

“Saya menyerukan kepada para pemimpin di ruangan ini untuk memaksimalkan pekan tingkat tinggi ini demi deeskalasi dan dialog,” ucapnya.

Guterres turut mendesak masyarakat internasional untuk mengirimkan pesan yang jelas bahwa pertempuran harus dihentikan, bantuan kemanusiaan harus diizinkan mengalir, serta hak dan kebebasan navigasi harus dipulihkan sepenuhnya sesuai dengan hukum internasional.

Mengenai Ukraina, Guterres mengatakan perang Rusia telah membuat sebuah negara berdaulat mengalami perang brutal yang secara terang-terangan melanggar Piagam PBB.

Terkait konflik di Sudan, ia menggambarkannya sebagai perang terhadap warga sipil, dengan menyoroti pengungsian massal, kelaparan, serangan terhadap rumah sakit dan rumah warga, kekerasan seksual, serta serangan yang didorong oleh faktor etnis.

Sekjen PBB juga mengatakan krisis di Myanmar berisiko luput dari perhatian dunia.

Selanjutnya, ia menyerukan reformasi Dewan Keamanan PBB dengan mengatakan, “Dewan Keamanan abad ke-21 tanpa kursi permanen bagi Afrika adalah tidak adil dan tidak dapat dipertanggungjawabkan.”

Sumber: Anadolu

Baca juga: Israel masih terus halangi aliran bantuan kemanusiaan ke Jalur Gaza

Baca juga: PBB desak Israel akhiri kekerasan terhadap rakyat Palestina, Lebanon

Baca juga: Indonesia kutuk petinggi zionis yang dukung pengusiran warga Gaza

Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.