Simpang Empat (ANTARA) - Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kabupaten Pasaman Barat, Sumbar melaksanakan Soft Launching program SIMPONI Kesbangpol yang dirangkaikan dengan kegiatan sosialisasi pemberdayaan Organisasi Kemasyarakatan (Ormas)/LSM se-Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2026.

Bupati Pasaman Barat melalui Asisten I Setia Bakti yang membuka kegiatan atas nama Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat mengapresiasi Kesbangpol atas pelaksanaan sosialisasi dan peluncuran SIMPONI.

Ia menegaskan, pembangunan daerah tidak dapat hanya mengandalkan pemerintah, tetapi membutuhkan dukungan dan partisipasi masyarakat, termasuk Ormas dan LSM.

“Pemerintah membutuhkan kritik dan masukan. Kami ingin Ormas hadir di tengah masyarakat ketika dibutuhkan, ikut mencari solusi atas persoalan sosial, menjadi perekat ketika muncul potensi perpecahan, serta mengawal dan memberikan kontribusi dalam pembangunan,” ujarnya.

Setia Bakti juga mengajak seluruh Ormas dan LSM meningkatkan kapasitas kelembagaan, menjaga transparansi dan akuntabilitas, mematuhi peraturan perundang-undangan, serta turut menjaga persatuan dan kondusivitas daerah.

“Pemerintah dan Ormas harus berjalan berdampingan. Ormas yang hebat adalah Ormas yang keberadaannya dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Saya berharap kegiatan ini tidak berhenti pada pertemuan, tetapi dilanjutkan dengan komunikasi dan kolaborasi yang semakin kuat antara pemerintah daerah dengan seluruh Ormas dan LSM,” harapnya.

Kepala Badan Kesbangpol Pasaman Barat Yosmar Difia mengatakan Sistem Manajemen Penanganan Konflik Sosial Terintegrasi (SIMPONI) Kesbangpol merupakan inovasi dalam penguatan tata kelola penanganan konflik sosial di Kabupaten Pasaman Barat.

Program ini dirancang untuk membangun sistem deteksi dini dan cegah dini konflik yang lebih cepat, terintegrasi, kolaboratif, dan responsif dengan melibatkan seluruh unsur terkait.

Melalui SIMPONI, Kesbangpol mendorong penguatan koordinasi dan pertukaran informasi antara Pemerintah Daerah, Forkopimda, instansi vertikal, kecamatan, pemerintah nagari, Ormas/LSM, tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh adat, pemuda, serta berbagai unsur masyarakat lainnya.

Setiap pihak diharapkan dapat berperan sebagai bagian dari jejaring deteksi dini dalam membaca potensi kerawanan dan mencegah persoalan sosial berkembang menjadi konflik terbuka.

Soft launching yang dilaksanakan bersama kegiatan pemberdayaan Ormas juga menegaskan bahwa Ormas dan LSM merupakan mitra strategis Pemerintah Daerah dalam menjaga persatuan, stabilitas, ketenteraman, serta membangun kehidupan masyarakat yang harmonis.

Keberadaan Ormas di tengah masyarakat menjadi salah satu kekuatan penting dalam menyampaikan informasi, membangun komunikasi, melakukan edukasi, serta membantu penyelesaian persoalan secara dini dan damai.

Dia mengharapkan melalui penerapan SIMPONI Kesbangpol, penanganan konflik sosial diharapkan tidak lagi hanya berorientasi pada tindakan setelah konflik terjadi, tetapi bergeser menuju pendekatan preventif melalui deteksi dini, cegah dini, respons cepat, koordinasi lintas sektor, serta penyelesaian masalah secara kolaboratif.

Program ini sekaligus menjadi bagian dari upaya transformasi tata kelola penanganan konflik sosial di daerah melalui penguatan peran Kesbangpol, sehingga setiap potensi konflik dapat diketahui lebih awal, dikoordinasikan dengan cepat, dan ditangani secara tepat sebelum berkembang menjadi gangguan terhadap keamanan, ketertiban, dan keharmonisan masyarakat.

“SIMPONI bukan hanya sebuah sistem, tetapi sebuah gerakan kolaborasi. Melalui SIMPONI, seluruh elemen kita satukan dalam semangat deteksi dini, cegah dini, dan respons cepat terhadap potensi konflik. Tujuan akhirnya adalah menciptakan Pasaman Barat yang aman, damai, harmonis, dan kondusif.” ujar dia.

Soft launching ini diharapkan menjadi langkah awal menuju implementasi SIMPONI secara lebih luas sekaligus memperkuat komitmen bersama antara pemerintah dan seluruh elemen masyarakat dalam merawat perdamaian serta menjaga persatuan dan kesatuan di Kabupaten Pasaman Barat.

Kegiatan tersebut dihadiri jajaran Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat, unsur Forkopimda, perwakilan Ormas, LSM, serta pihak terkait.

Kegiatan dilanjutkan dengan pemaparan materi oleh Kasi Intel Kejaksaan Negeri Pasaman Barat Wendry Finisa yang mewakili Kepala Kejaksaan Negeri Pasaman Barat dan Kasat Intelkam Polres Pasaman Barat Iptu Rahmad yang mewakili Kapolres Pasaman Barat.