Sumedang (ANTARA) - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sumedang, Jawa Barat, mencatat 52 persen masyarakat telah terdaftar dalam sistem digital pemerintah sebagai bagian dari upaya meningkatkan ketepatan sasaran penerima bantuan sosial.

Bupati Sumedang Dony Ahmad Munir di Sumedang, Kamis, mengatakan percepatan pendaftaran dilakukan dengan menggerakkan perangkat daerah, kecamatan, desa, hingga tingkat rukun tetangga dan rukun warga sebagai agen layanan digital.

"Alhamdulillah, Sumedang sudah 52 persen. Di nasional ranking ketujuh untuk pendaftaran ini," katanya.

Ia mengatakan pemerintah daerah terus memperluas pendaftaran di setiap kecamatan dan desa agar data masyarakat yang membutuhkan bantuan dapat teridentifikasi secara lebih akurat.

Menurut dia, pemanfaatan sistem digital nantinya dapat membantu pemerintah menentukan masyarakat yang harus tetap menerima bantuan maupun mereka yang sudah tidak memenuhi kriteria sebagai penerima manfaat.

"Sehingga tahun depan ketepatan sasaran yang mendapatkan bansos ini akan terlihat, mana yang sebetulnya harus keluar, mana yang sebetulnya harus masuk," ujarnya.

Dony mengatakan masyarakat yang merasa hasil pendataan tidak sesuai kondisi sebenarnya juga dapat mengajukan sanggahan sehingga data yang digunakan pemerintah dapat diperbaiki berdasarkan keadaan di lapangan.

Pemkab Sumedang memperluas pendaftaran dengan melibatkan desa, RT, RW, penyuluh agama, operator desa, serta pimpinan perangkat daerah agar akses layanan digital menjangkau lebih banyak masyarakat.

Menurut dia, setiap kegiatan pemerintah daerah juga diarahkan menjadi momentum untuk membantu masyarakat melakukan pendaftaran dan memastikan mereka memahami layanan digital yang tersedia.

"Kalau selama ini banyak protes, ini tidak tepat, ayo masuk ke digital karena itu menjadi media perbaikan agar tepat sasaran," katanya.

Pewarta: Ilham Nugraha
Editor : Riza Fahriza

COPYRIGHT © ANTARA 2026

Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.