Kemendikdasmen gandeng 30 pemda percepat bangun Sekolah Terintegrasi

Jumat, 31 Juli 2026 19:48 WIB

Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) bersama 30 pemerintah daerah di Kota Tangerang, Provinsi Banten pada Kamis (30/7/2026) mempercepat pembangunan Sekolah Nasional Terintegrasi (SNT) melalui penandatanganan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) dan Berita Acara Serah Terima (BAST) tanah. ANTARA/HO-Humas Kemendikdasmen

Jakarta (ANTARA) - Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) bersama 30 pemerintah daerah mempercepat pembangunan Sekolah Nasional Terintegrasi (SNT) melalui penandatanganan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) dan Berita Acara Serah Terima (BAST) tanah sebagai upaya pemerataan kualitas pendidikan.

Penandatanganan dilakukan oleh Sekretaris Jenderal (Sesjen) Kemendikdasmen, Suharti bersama 16 kepala daerah sebagai langkah awal pembangunan SNT di berbagai wilayah Indonesia serta 14 pemerintah daerah lainnya yang menandatangani berita acara komitmen percepatan penyelesaian lahan maupun dokumen pendukung.

Sesjen Suharti dalam pernyataan tertulis di Jakarta, Jumat, menegaskan hibah tanah merupakan investasi jangka panjang pemerintah daerah untuk masa depan generasi muda, bukan penyerahan aset saja.

“Di atas lahan yang dihibahkan ini akan dibangun pusat pendidikan yang tidak hanya memberikan layanan pendidikan bermutu tingkat SMP dan SMA kepada murid SNT, tetapi juga memperkuat kompetensi guru dan mendorong kemajuan sekolah-sekolah di sekitarnya. Ini merupakan wujud nyata gotong royong pemerintah pusat dan daerah,” ujar Suharti.

Lebih lanjut, ia menerangkan 16 kepala daerah yang menandatangani NPHD dan BAST tersebut berasal dari Kabupaten Sumba Tengah, Kabupaten Buton Tengah, Kabupaten Sigi, Kabupaten Gayo Lues, Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Tulang Bawang, Kabupaten Karo, Kabupaten Purbalingga, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Kabupaten Jepara, Kota Subulussalam, Kabupaten Tebo, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Sambas, dan Kabupaten Tasikmalaya.

Pada kesempatan yang sama, Direktur Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Nonformal dan Informal Kemendikdasmen, Gogot Suharwoto mengatakan SNT akan menjadi penggerak peningkatan kualitas pendidikan di daerah.

“SNT tidak dibangun untuk berjalan sendiri. SNT akan menjadi tempat tumbuh kembang murid dan guru sekaligus katalisator peningkatan mutu sekolah-sekolah di sekitarnya. Karena itu, dukungan pemerintah daerah dalam penyediaan lahan menjadi fondasi yang sangat penting,” ujar Gogot.

Pada 2026, katanya, pihaknya menyiapkan pembangunan SNT di 37 kabupaten/kota, dengan 17 lokasi mulai memberikan layanan pendidikan pada Tahun Ajaran 2026/2027.

Penyediaan lahan tersebut menjadi bagian dari target pembangunan 500 layanan SNT secara bertahap hingga 2029.

Tenaga Ahli Kedeputian III Kantor Staf Presiden, Udyiana Mulyadin menyampaikan penandatanganan hibah tanah tersebut merupakan bagian penting dalam perjalanan pemerataan pendidikan bermutu di Indonesia.

“Hibah tanah ini menjadi fondasi agar SNT dapat segera dibangun dan memberikan manfaat luas bagi anak-anak, guru, serta sekolah-sekolah di daerah,” ujar Udyiana.

Usai penandatanganan, Kemendikdasmen bersama pemerintah daerah akan mempercepat proses pematangan lahan, penyelesaian kepastian hukum tanah, perizinan, hingga pembangunan sekolah dengan skema tahun jamak.

Sinergi pemerintah pusat, pemerintah daerah, serta kementerian dan lembaga terkait diharapkan dapat mempercepat hadirnya pendidikan bermutu yang semakin dekat dan dapat diakses oleh lebih banyak anak Indonesia.