REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Direktorat Jenderal Perhubungan Laut melalui Direktorat Kenavigasian memperkuat keselamatan pelayaran melalui Seminar Keselamatan Pelayaran Bidang Kenavigasian yang menghadirkan para expert dari International Organization for Marine Aids to Navigation (IALA).

Direktur Kenavigasian Direktorat Jenderal Perhubungan Laut, Hernadi Tri Cahyanto, mengatakan seminar ini menjadi forum berbagi pengetahuan dan pengalaman global untuk meningkatkan keandalan penyelenggaraan kenavigasian sesuai standar nasional dan internasional.

"Penguatan sistem kenavigasian perlu dilakukan secara menyeluruh," ujar Hernadi dalam keterangan tertulis di Jakarta, Selasa (6/10/2026).

Hernadi menyampaikan upaya tersebut mencakup penyediaan dan peningkatan Sarana Bantu Navigasi Pelayaran (SBNP), optimalisasi Vessel Traffic Services (VTS), penataan dan pengembangan alur pelayaran, hingga pemutakhiran peta laut guna mendukung keselamatan, keamanan, dan kelancaran pelayaran. Dia mengatakan kenavigasian merupakan salah satu faktor penting dalam mewujudkan keselamatan pelayaran.

"Oleh karena itu, kita perlu memastikan seluruh sistem dan layanan kenavigasian berjalan secara optimal, andal, serta sesuai standar internasional dan nasional,” ucap Hernadi

Hernadi mengapresiasi dukungan IALA dalam penguatan kenavigasian di Indonesia. Kerja sama Ditjen Hubla dan IALA pada 2024–2025 antara lain diwujudkan melalui Technical Mission di seluruh Distrik Navigasi, penyusunan rekomendasi Indonesia Strategic Plan untuk SBNP, VTS dan alur pelayaran, serta peningkatan kompetensi SDM melalui IALA Academy. Kerja sama tersebut berlanjut pada periode 2026–2028.

Salah satu tindak lanjutnya adalah Workshop Risk Assessment pada Alur Pelayaran Barat Surabaya (APBS) menggunakan Simplified IALA Risk Assessment Method (SIRA) sesuai IALA Guideline G1138 dan IMO Circular. Kegiatan ini diharapkan menjadi pilot project penerapan penilaian risiko untuk mendukung perencanaan, penyelenggaraan, dan evaluasi keselamatan pelayaran, termasuk pada alur pelayaran, SBNP, VTS, dan peta laut.

Menurut Hernadi, kehadiran para expert IALA dalam seminar menjadi kesempatan untuk memperluas pengetahuan, bertukar pengalaman, dan mendiskusikan perkembangan kenavigasian global. Hal tersebut penting untuk memperkuat keselamatan pelayaran sekaligus perlindungan lingkungan maritim.

"Indonesia dengan lebih dari 17 ribu pulau dan sekitar 100 ribu kilometer garis pantai memiliki tantangan besar dalam menjaga keselamatan pelayaran," sambung Hernadi.

Sejalan dengan SOLAS Chapter V tentang Safety of Navigation, ia menegaskan keselamatan harus menjadi prioritas setiap kapal dan menjadi tanggung jawab bersama insan perhubungan serta masyarakat pelayaran. Dengan pengetahuan yang tepat, Indonesia dapat meningkatkan pemahaman dan upaya pelaksanaan keselamatan pelayaran.

Ditjen Hubla mendorong regulator, operator, masyarakat pelayaran, akademisi, dan pemangku kepentingan lainnya untuk memahami pentingnya kenavigasian dalam mendukung kebijakan zero accident. Hernadi juga menekankan pentingnya memastikan SBNP berfungsi baik dan sesuai ketentuan, VTS mampu memberikan informasi, mengatur lalu lintas, merespons kondisi marabahaya, serta berkomunikasi proaktif dengan kapal.

"Peta laut dan elektronik juga harus selalu diperbarui, sementara setiap pelanggaran yang berpotensi membahayakan jiwa, barang, dan lingkungan wajib dilaporkan," ucap Hernadi.

Hernadi menyampaikan upaya tersebut perlu diperkuat melalui kolaborasi Ditjen Hubla dengan kementerian/lembaga, pemerintah daerah, badan usaha, operator pelayaran, pemanduan, dan masyarakat pelayaran, disertai penilaian risiko, evaluasi kinerja, pengawasan berkelanjutan, serta koordinasi antar pemangku kepentingan.

“Melalui sharing knowledge dan pengalaman dari para ahli dan IALA Expert, saya berharap seminar ini dapat meningkatkan pemahaman kita terhadap perkembangan pengetahuan dan informasi global serta meningkatkan semangat dalam memberikan layanan keselamatan pelayaran yang prima,” kata Hernadi.